UNTUK INDONESIA
DPRD Jabar Sebut Holding BPR Masih dalam Kajian
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari PPP, Pepep Saeiful Hidayat menyampaikan progres rencana holding BPR di Jabar
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari PPP Pepep Saeiful Hidayat. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Advertorial - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pepep Saeiful Hidayat, mengatakan rencana pembentukan induk usaha atau holding pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih dalam proses pengkajian lebih lanjut, baik dari sisi prospek bisnis maupun kesediaan para pemegang saham yang akan dibahas di
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mulai dari permasalahan minimnya modal sampai pengembangan pelayanan berbasis teknologi yang mahal.

“Saat ini masih akan dikaji lebih lanjut, sehingga belum ada progres atas rencana ini. Dalam waktu dekat Komisi III akan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Biro investasi terkait perkembangannya.” tutur Pepep kepada Tagar saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu 13 Februari 2020.

Wacana holding BPR, kata Pepep, muncul sebagai salah satu alternatif solusi untuk menguatkannya kembali. Ia mengatakan saat ini masih ditemui beberapa kendala dalam pengembangan bisnis dan pelayanannya. "Mulai dari permasalahan minimnya modal sampai pengembangan pelayanan berbasis teknologi yang mahal," ucap Pepep. 

Namun, kata Pepep, beberapa BPR yang juga menunjukkan kinerja positif, salah satunya BPR Cipatujah Jabar di Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh kinerja sangat baik.

“Holding itu salah satu cara penguatan BPR, dengan holding rentang kendali manajemen akan lebih terpusat pada perusahan induknya. Selain itu, dengan holding akan meningkatkan economic of scale. Sehingga bisnis diharapkan bisa dikelola lebih efisien, dan Komisi III secara serius akan mempelajari potensi ada. Jadi tidak serta merta langsung membentuk holding,” ucap dia.

Pepep mengatakan, setiap BPR memiki permasalahan yang berbeda-beda. Sehingga seandainya betul terwujud holding ini, bisa memberikan peluang lebih besar kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) secara layanan dan menjadi penguat bagi kapasitas kelola keuangan daerah.

“Memperhatikan bahwa kewajiban modal disetor terhadap beberapa BPR yang belum dipenuhi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jabar tentu menjadi hal menarik juga untuk kita cermati, sejauh mana minat Pemprov untuk mengembangkan dan memajukan BPR. Kita tunggu saja nanti setelah RUPS, Komisi III DPRD Jawa Barat akan membahasnya lagi dengan pihak terkait,” ucap Pepep. []

Berita terkait
Oleh Soleh Apresiasi Reformasi Birokrasi di Jabar
Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PKB Oleh Soleh mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
DPRD Jabar Tegaskan Jangan Import Bawang Putih
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra Ihsanudin meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak tergantung impor bawang putih.
Harapan Komisi IV DPRD Jabar untuk Pelabuhan Patimban
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN M. Hasbullah Rahmad berharap keberadaan Pelabuhan Patimban mampu mendongkrak perekonomian Jabar.
0
Tes Swab Anggota DPRD Sumut Ini Negatif Covid-19
Anggota DPRD Sumatera Utara, Ebenejer Sitorus, menjadi pasien suspek Covid-19.