Pesisir Selatan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan program stimulan untuk masyarakat sebagai konpensasi dampak ekonomi akibat wabah virus corona (covid-19).
Jika provinsi membagikan dalam bentuk sembako, mungkin Pessel berupa uang tunai. Patokannya 9 kilogram beras per orang per bulan.
Ketua DPRD Pessel Ermizen mengatakan telah banyak masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang menjerit akibat serangan bencana wabah ini. Terutama kalangan pelaku UMKM dan kelompok pekerja sektor informal.
"Kemarin pemerintah daerah memang sudah bilang ke kami soal stimulan itu, tapi kenapa belum direalisasikan juga, nanti kami akan tinjau kembali," katanya, Jumat, 3 April 2020.
Program stimulan merupakan amanah dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. Presiden Joko Widodo merencanakan alokasi dana stimulan sebesar Rp 405,1 triliun yang diambil dari APBN 2020.
Ermizeb khawatir, jika tidak segera direalisasikan, maka beban masyarakat akan semakin berat. Apalagi, angka kemiskinan masyarakat Pessel mencapai 36 ribu jiwa atau menempati posisi ke-3 tertinggi dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar.
"Kinerja ekonomi Pessel cenderung melemah. Apalagi di 2019 terburuk dalam 5 tahun terakhir. Ini perlu dipikirkan dan disegerakan pemerintah daerah," katanya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkab Pessel Rinaldi Dasar mengatakan pemerintah kabupaten kini sedang menunggu skema yang dipakai pemerintah provinsi dalam menyalurkan stimulan tersebut.
Kendati demikian, Pemkab Pessel melalui sejumlah perangkat daerah telah melakukan pendataan terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan itu.
"Jika provinsi membagikan dalam bentuk sembako, mungkin Pessel berupa uang tunai. Patokannya 9 kilogram beras per orang per bulan," katanya.
Sesuai perencanaan awal, estimasi anggaran stimulan dari APBD Pessel berkisar Rp 50 miliar - Rp 60 miliar. Besaran dana itu diambil dari berbagai dana kegiatan di tiap OPD yang kegiatannya tidak prioritas.
Sedangakan kriteria masyarakat yang bakal menerima adalah sesuai Basis Data Terpadu Kemiskinan Sosial (BDTKS) dan ditambah 15 persen masyarakat terdampak lainnya di luar BDTKS.
Berdasarkan estimasi sementara, jumlah yang akan menerima stimulan mencapai 52 ribu Kepala Keluarga (KK). Rincinya, 45 ribu KK masuk dalam BDTKS dan 7 ribu KK sisanya tambahan 15 persen masyarakat terdampak. []
