Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco, mengatakan bahwa DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN atau P2 APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
"Menanyakan ke fraksi apakah RUU Pelaksanaan APBN 2020 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU," kata Sufmi Dasco Selasa, 7 September 2021.
Pertanyaan itu dijawab setuju oleh perwakilan fraksi di DPR. Dasco kembali menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPR, yang kembali dijawab setuju oleh peserta rapat paripurna.
Di tengah pandemi kita dapat menyelesaikan RUU P2 APBN Tahun 2020 kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik.
Meskipun disetujui menjadi undang-undang, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono dalam laporannya menyampaikan Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan dan rekomendasi DPR.
- Baca Juga: Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5,5% dalam APBN 2021
- Baca Juga: Begini Gambaran Keuangan Negara dalam APBN 2021
Sebanyak 12 rekomendasi yang dibacakan oleh Edhie di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Edhie juga melaporkan sikap fraksi yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.
Dimana Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.
Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan atas RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2020 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
- Baca Juga: Respons APBN Dalam Mendukung Pelaksanaan PPKM Darurat
- Baca Juga: Kemenperin Inisiasi Pemberian Sertifikasi TKDN Gratis Bagi IKM
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan disetujuinya RUU menjadi UU, maka selesailah siklus pengelolaan APBN tahun 2020 yang merupakan tahun yang sungguh sangat luar biasa akibat terjadinya pandemi Covid-19.
"Di tengah pandemi, kita dapat menyelesaikan RUU P2 APBN Tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik," ujar Sri Mulyani. []
