UNTUK INDONESIA
Begini Gambaran Keuangan Negara dalam APBN 2021
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi mengajukan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 kepada DPR awal pekan ini
APBN (Foto: Wikipedia).

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan melanjutkan upaya konsolidasi kebijakan fiskal. Menurut Menkeu, arah penggunaan anggaran tahun depan akan tetap ekspansif pada sebagaimana yang tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

“Untuk APBN 2021, pokok-pokok kebijakan fiskal kita akan terus melakukan pemulihan ekonomi, penguatan reformasi struktural yaitu berbagai respons yang bisa meningkatkan kualitas SDM dan iklim investasi,” ucapnya dalam website Sekretariat Kabinet, Rabu, 2 September 2020.

Sri Mulyani sendiri mematok produk domestik bruto (PDB) dalam negari dapat tumbuh di kisaran level 4,5 persen hingga 5,5 persen. Adapun, angka inflasi diyakini berada pada rate 3 persen plus-minus 1 persen.

Lebih lanjut mantan bos IMF itu memaparkan pula tingkat suku bunga SBN 10 tahun dengan besaran 7,29 persen, nilai tukar Rp 14.600 perdolar AS, harga minyak mentah US$ 45 perbarel, lifting minyak 705.000 barel perhari dan lifting gas 1,007 juta barel perhari.

Hal lainnya juga diutarakan Sri Mulyani adalah sisi reformasi APBN yang akan difokuskan untuk percepatan belanja pusat dan daerah.

Dari sisi penerimaan negara, sektor tradisional masih menjadi tumpuan utama dengan acuan pajak serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Lalu, prioritas pembangunan nasional akan menyasar sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, telekomunikasi informasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pembangunan pariwisata.

“Refleksinya adalah penurunan defisit dibandingkan 2020 tidak dilakukan secara drastis namun terukur, tetap ada sense konsolidasi namun tetap memberikan support terhadap pemulihan dari sisi pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan akan dilakukan sesuai policy dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika dilihat dari sisi defisit 5,5 persen memang ada beberapa hal yang dimasukkan sebagai keputusan untuk mendesain APBN 2021 dalam situasi yang lebih suportif karena ketidakpastian akibat pandemi.

“Pendapatan negara tahun 2021 diperkirakan Rp 1.776,4 triliun terdiri dari pendapatan perpajakan Rp 1.4081,9 triliun, PNBP Rp 293,5 triliun dan hibah Rp 900 miliar. Kemudian untuk belanja negara mencapai Rp 2.747,5 triliun dan belanja pemerintah pusat Rp 1.951 triliun dengan transfer ke daerah Rp 796,3 triliun sehingga defisit kita pada level Rp 971,2 triliun atau 5,5 persen dari PDB,” tutup Sri Mulyani.

Berita terkait
Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5,5% dalam APBN 2021
Pemerintah optimistis kegiatan ekonomi pada sepanjang 2021 akan mendapat momentum pemulihan meski dalam ruang yang terbatas
APBN Jebol, Filipina Lirik Opsi Sebar Surat Utang
Guna menambal devisit anggaran, Filipina disebut akan segera merilis surat utang terbaru dengan denominasi dua mata uang asing
Nadiem Makarim Guyur Rp 9 T, Pengamat: Awas APBN Jebol
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengingatkan Mendikbud Nadiem Makarim hati-hati kucurkan Rp 9 T untuk pulsa.
0
Wali Kota Cirebon: Pengusaha Tak Hadir, Bisa Batal
Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis mengatakan jika pengusaha tak hadir maka bisa batal