DPR RI Sebut Industri Timah di Indonesia Belum Berkembang

Industri timah di Tanah Air ternyata belum berkembang maksimal berbeda dengan industri nikel yang mulai berkembang seiring kendaraan listrik.
Ilustrasi - Industri Timah di Indonesia. (Foto: Tagar/Brata)

Jakarta - Dalam rapat dengar pendapat Komisi VII Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) mengungkapkan bahwa Industri timah di Tanah Air ternyata belum berkembang maksimal. 

Berbeda dengan industri nikel yang mulai berkembang pesat seiring produksi kendaraan listrik, timah masih mengimpor sebagian bahan bakunya dari luar negeri, bahkan membeli dari pertambangan ilegal.

“Tata kelola timah saat ini belum sebaik tata kelola nikel yang terus didorong pemanfaatannya oleh pemerintah melalui pengembangan industri baterai kendaraan listrik,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam keterangan di DPR, Selasa, 28 September 2021. 


Walau secara regulasi, tata kelola minerba telah diatur melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba namun implementasinya di lapangan masih sangat lemah.


Dalam pandangannya, walau sudah ada regulasi yang mengatur mineral dan batubara (minerba) lewat Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018, namun pada implementasinya tetap saja tata kelola timah kurang maksimal. 

"Walau secara regulasi, tata kelola minerba telah diatur melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, namun implementasinya di lapangan masih sangat lemah. Hal ini ditandai dengan masih maraknya penambangan tanpa izin, termasuk yang ada di wilayah PT. Timah," ujarnya.

PT. MIND AD merupakan holding BUMN dari lima perusahaan pertambangan. Kelimanya adalah PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah. Dan Komisi VII sedang membicarakan isu rencana PT Inalum keluar dari holding tersebut. []

Berita terkait
DPR Amerika Setuju Dana 1 Miliar Dolar untuk Iron Dome Israel
DPR AS menyetujui dana 1 miliar dolar AS, 23 September 2021, untuk memasok sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel
Dukung Program Kemensos Santuni Anak Yatim Piatu, DPR Pastikan Kawal Anggaran Sampai Persetujuan Kemenkeu
Komisi VIII DPR RI memastikan mendukung penuh terhadap kebijakan Mensos Tri Rismaharini yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin.
DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah dalam Penaganan Covid-19
John Hopkins University menyatakan penanganan Covid-19 di Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)