Nikel RI Bisa Bersaing dalam Industri Kendaraan Listrik

Menteri Koodinatoor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sumber daya nikel yang dimiliki Indonesia adalah modal.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmikan operasi produksi fasilitas HPAL (High Pressure Acid Leaching) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, pada Rabu (23-6-2021). (Foto: Tagar/Kemenko Marves)

Jakarta - Menteri Koodinatoor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sumber daya nikel yang dimiliki Indonesia menjadi modal besar untuk bersaing dalam industri kendaraan listrik.

"Indonesia memiliki sumberdaya dan cadangan nikel serta cobalt yang cukup, didukung oleh mineral lain seperti tembaga, alumunium, dan timah yang akan menjadi modal besar untuk bermain dalam industri kendaraan listrik," kata Luhut di situs Kemenko Marves, Jumat, 25 Juni 2021.

Dalam peresmian operasi produksi fasilitas HPAL (High Pressure Acid Leaching) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Rabu, 22 Juni, Luhut menyatakan pengolahan bijih nikel HPAL berbasis teknologi hidrometalurgi ini akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Kata Luhut, teknologi pengolahan untuk bijih nikel bisa melalui jalur RKEF (pirometalurgi) maupun HPAL (hidrometalurgi) seperti yang ada di Pulau Obi ini. Smelter HPAL ini akan banyak memanfaatkan bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah (limonit), yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia.

"Ini merupakan bagian dari optimasi atau peningkatan nilai tambah dari sumberdaya mineral yang dimiliki oleh Indonesia," katanya.

Proses HPAL dapat menghasilkan produk nikel kelas satu, yakni Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan turunannya berupa nikel sulfat (NiSO4) dan cobalt sulfat (CoSO4) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai. Produk-produk ini bernilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari jalur RKEF.

“Untuk itu, kita perlu dukung dan terus didorong untuk terjadi peningkatan investasi agar ada penambahan line (jalur) produksi, sehingga kita mendapat sebesar-besarnya manfaat dari proses produksi ini,” jelasnya.

Dengan nilai investasi smelter HPAL dari PT. Halmahera Persada Legend (HPL) ini yang nilainya lebih dari satu milliar dollar (USD), diharapkan akan dapat menjadi faktor pendorong dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah, seperti peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan.


Ini merupakan bagian dari optimasi atau peningkatan nilai tambah dari sumberdaya mineral yang dimiliki oleh Indonesia.


Selain PT HPL, di KI Pulau Obi juga terdapat perusahaan smelter lainnya, yakni PT Megah Surya Pertiwi dan PT Halmahera Jaya Feronikel. Kedua perusahaan tersebut memproduksi ferronickel menggunakan RKEF.

Di samping perusahaan smelter, ada juga perusahaan pertambangan bijih nikel, yaitu PT Gane Permai Sentosa dan PT Trimegah Bangun Persada. Mengingat banyaknya industri yang beroperasi di Pulau Obi ini.

"Diharapkan kawasan ini menjadi pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah di Pulau Obi khususnya dan di Halmahera, serta Maluku Utara secara umum," katanya. []

Baca Juga: Menko Luhut: Nikel RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Berita terkait
Menko Luhut Tinjau Ibu Kota Baru di Maluku Utara
Menko Luhut beserta rombongan adalah untuk melihat kondisi infrastruktur Sofifi. Pengembangan itu dimuat dalam RPJMN 2020-2024
ESDM Tegur Freeport Lagi Lantaran Ingkar Janji Bangun Smelter
Kementerian ESDM menegur lagi PT Freeport Indonesia lantara kembali ingkar janji terkait pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
Menperin Dorong Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
Kemenperin terus mendorong pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia di kawasan industri JIIPE di Gresik, Jawa Timur.
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.