Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah memberikan perhatian khusus dalam penanganan pandemi Covid-19 (C-19). Hal itu mengingat masih tingginya jumlah kasus baru positif C-19 di Indonesia.
Sukamta menjelaskan, persoalan ini sejalan dengan belum diketahuinya kapan puncak kurva penyebaran virus akan terjadi. Sementara menurutnya, kapasitas pengujian masih terbatas karena kendala SDM dan peralatan.
Jika ada kendala SDM dalam hal testing dan tracing, semestinya pemerintah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah kesehatan dan lain-lain
"Bahkan ada kabar beberapa daerah menekan jumlah tes agar jumlah angka positif tidak melonjak. Para ahli epidemiologi kesulitan memprediksi puncak dan akhir dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Ada yang menyebut jika penanganan Covid-19 masih lambat seperti saat ini, puncaknya baru akan terjadi pada awal semester 2021," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Selasa, 1 September 2020.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpandangan, dalam kondisi ini seharusnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat menyikapinya dengan memperlihatkan langkah yang lebih progresif.
"Sementara kita lihat masyarakat karena tuntutan ekonomi sudah mulai beraktivitas seperti biasa, disiplin protokol kesehatan juga masih sulit ditegakkan. Jika kapasitas testing dan tracing masih rendah, bagaimana mungkin upaya penanganan bisa maksimal. Ini yang mestinya diprioritaskan oleh pemerintah," ujarnya.
Menurut Sukamta, upaya pemerintah untuk membuat vaksin dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Cina dan Korea Selatan merupakan langkah yang perlu. Tetapi, kata dia, jangan sampai hal itu seakan-akan menjadi jurus pamungkas.
"Saya kira membangun optimisme publik dengan siap produksi vaksin sah-sah saja, tetapi pemerintah jangan hanya andalkan vaksin. Karena isu kesiapan vaksin yang gencar disampaikan pemerintah sebagaimana dahulu adanya wacana pelonggaran PSBB dan New Normal bisa berimbas membuat masyarakat berperilaku lebih longgar. Jika masyarakat merespon seperti itu, hal ini akan semakin menyulitkan dalam mengendalikan penyebaran virus," ucapnya.
Dia berpendapat, saat ini ada dua hal yang menjadi prioritas negara dalam menangani Covid-19. Pertama, pemerintah sesegera mungkin untuk memperbesar kapasitas dalam melakukan testing dan tracing, dengan menambah jumlah pengujian.
"WHO sebutkan mestinya dengan jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini, setidaknya bisa dilakukan 50 ribu pengujian setiap hari. Kedua, masyarakat secara luas disiplin jalankan protokol kesehatan," kata dia.
"Dua hal itu sekarang prioritas dan fokusnya. Jika ada kendala SDM dalam hal testing dan tracing, semestinya pemerintah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah kesehatan dan lain-lain," ujar Sukamta menambahkan.
Sukamta beranggapan, dalam hal ini pemerintah juga harus bisa meniru model pool test seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Pemda Sumbar) di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang terbukti mampu meningkatkan jumlah tes secara masif.
"Kalau soal anggaran mestinya tidak ada kendala, karena dilaporkan baru terserap Rp 7,36 triliun atau baru mencapai 13,98 persen dari pagu yang sebesar Rp 87,55 triliun hingga Senin pekan lalu (24 Agustus 2020)" ucapnya.
Selanjutnya, dalam soal kedisiplinan masyarakat diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sukamta juga meminta pemerintah tidak hanya berlaku normatif dan formalitas dalam membuat seruan.
Menurutnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus diikuti dengan langkah nyata dalam melakukan sosialisasi.
- Baca juga: Gagal Atasi C-19, Pemko Medan Minta Dana Rp 900 Miliar
- Baca juga: DPR: Tak Ada Regulasi, Pasar Bebas Harga Vaksin Terjadi
"Mestinya pemerintah dan pemda dahulukan sosialisasi secara masif. Pemerintah dan pemda dengan anggaran yang ada juga bisa sediakan masker dalam jumlah cukup secara berkala ke masyarakat. Aparat pemerintah juga harus bisa menjadi teladan dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan. Saya yakin dengan keseriusan untuk mensosialisasikan, masyarakat akan semakin disiplin," kata Sukamta.[]
