Gagal Atasi C-19, Pemko Medan Minta Dana Rp 900 Miliar

Pemko Medan, Sumut, dinilai gagal mengatasi penyebaran wabah Covid-19. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk itu sangat besar.
Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution memperhatikan petugas Satpol PP yang sedang mendata warga yang terjaring dalam razia masker. (Foto: Tagar/Humas Pemko Medan).

Medan - Pemerintah Kota Medan, Sumut, dinilai gagal mengatasi penyebaran wabah Covid-19. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk itu sangat besar.

Seperti diketahui, Pemko Medan menganggarkan Rp 500 miliar yang sebagian diambil dari refocusing anggaran dinas-dinas untuk menangani Covid-19.

Jumlah itu belum termasuk anggaran yang diterima Pemko Medan dari bantuan pusat, pihak ke tiga hingga bantuan dari masyarakat.

Namun, dengan anggaran sebesar itu, Kota Medan belum bisa melepas predikat zona merah Covid-19. Lebih menyedihkan lagi, korban meninggal akibat virus ini terus bertambah.

Pansus Covid-19 dari DPRD Medan, Roby Barus jelas-jelas kecewa dengan kinerja Pemko Medan untuk penanganan Covid-19.

"Kami jelas kecewa dengan kinerja Pemko Medan untuk masalah covid ini. Kami melihat mereka tidak punya konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan juga. Bahkan Perwal yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya," kata Roby, Senin, 31 Agustus 2020.

Buntut ketidaktegasan dalam pengawalan perwal, kata Roby, mengakibatkan angka sebaran orang yang terpapar terus bertambah.

Jelas kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19

"Perangkat yang ada tidak dimaksimalkan. Seperti dibiarkan saja, akhirnya angka terpapar terus meningkat. Jelas Pemko Medan gagal," lanjut politikus PDIP itu.

Roby katakan, Pemko Medan malah meminta tambahan anggaran lagi untuk menangani Covid-19. Tak tanggung, Pemko Medan minta tambahan dana hingga nyaris satu triliun.

"Kami menerima permintaan tambahan untuk anggaran sekitar Rp 900 miliar. Ini jelas belum bisa digubris," kata dia.

Dari anggaran yang sudah ada, Roby bahkan menduga terjadi tindak pidana dalam penyerapan anggaran.

"Kami menduga memang ada potensi penyelewengan di sini. Jelas kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19," kata Roby lagi.

Bahkan pihaknya kata Roby, akan meminta aparat hukum untuk ikut mengawasi dan memeriksa dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 yang dikelola Pemko Medan.

"Itu bagian dari rekomendasi kami akan usulkan penawasan dan penyelidikan penggunaan anggaran," bebernya.

Anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS turut menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan Covid-19.

Kata Hendra DS, apa yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

"Pemko Medan gamang dalam menangani kasus covid ini. Terlihat dengan kawasan zona merah yang tak bisa diatasi sampai saat ini. Seluruh kecamatan sekarang masih zona merah," kata dia.

Penggunaan anggaran yang begitu besar itu, lanjutnya, harusnya digunakan untuk prioritas sosialisasi kesadaran masyarakat.

"Kalau masyarakat sudah ada kesadaran dengan sosialisasi yang dilakukan pemko, maka akan lebih mudah untuk diarahkan agar lebih waspada dengan bahaya covid ini. Tapi faktanya untuk sosialisasi saja masih sangat minim, padahal anggaran besar," terangnya.[]

Berita terkait
Dokter Wafat, IDI Medan: Pemko Tak Peduli Saran Kami
Kota Medan kembali kehilangan dua dokter yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. IDI menyesalkan Pemko abaikan saran mereka.
Dua Lagi Dokter di Medan Gugur Karena Covid-19
Dunia medis di Kota Medan, Sumut, kembali berduka dengan gugurnya dua orang dokter karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Kandidat Walkot Medan Positif Corona Dilarang ke KPU
Kandidat Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan, harus menyertakan hasil pemeriksaan swab tes, sebagai syarat tambahan saat mendaftar ke KPU.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.