Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher menilai langkah Pertamina untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite, merupakan tindakan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami keterpurukan di tengah pandemi Covid-19 (C-19).
Lantas Netty menyebut, dalam hal ini pemerintah tidak mengerti kondisi rakyat yang mengalami penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19.
Artinya pemerintah memaksa rakyat untuk membeli Pertamax yang harganya lebih mahal
Dia berpandangan, pemerintah seakan ingin memaksa masyarakat untuk membeli BBM yang terbilang lebih mahal dari Premium dan Pertalite.
"Pemerintah tidak peka pada penderitaan rakyat. Saat ini daya beli serta pendapatan masyarakat menurun. Banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan karena di-PHK atau dirumahkan, kenapa pemerintah justru ingin menghapus premium dan Pertalite? Artinya pemerintah memaksa rakyat untuk membeli Pertamax yang harganya lebih mahal," kata Netty melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 3 September 2020.
Netty juga menyinggung masih banyaknya rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan. Penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite, lanjut Netty akan semakin membebani mereka.
"Perlu dicatat bahwa penghapusan BBM jenis premium dan pertalite akan berdampak pada banyak hal, antara lain, kemungkinan harga-harga akan turut naik dan ini akan semakin memberatkan keluarga pra-sejahtera. Padahal ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang butuh bantuan pemerintah, bukan justru dibebani" ujarnya.
Sebagaimana diketahui, rencana penghapusan dua jenis BBM yang memiliki Research Octane Number (RON) di bawah 92 ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI pada Senin, 31 Agustus 2020.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penyederhanaan produk BBM mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.
Netty meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut mengingat masih banyak rakyat yang menggunakan premium dan Pertalite untuk kegiatan sehari-hari.
- Baca juga: Isu Premium Pertalite Dihapus, Ahok Dianggap Musibah
- Baca juga: Pertamina Lambat Sikapi Isu Penghapusan Pertalite
"Skema bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa uang tunai, subsidi upah, kartu pra kerja atau bentuk apa pun, akan menjadi tidak bermakna. Bantuan itu kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jika harga kebutuhan makin tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli? Ini kan sama saja pepesan kosong," ucap Netty.[]
