DPR Cecar IDI Terkait Transparansi Dana Iuran Wajib Anggotanya

Komisi IX DPR RI mengadakan pertemuan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Dalam rapat itu IDI dicecar soal dana iuran wajib.
Moment saat DPR cecar IDI mengenai transparansi dana iuran wajib anggotanya. (Foto: Tagar/DPR)

Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Senin, 4 April 2022. Dalam rapat itu PB IDI dicecar soal transparansi dana iuran wajib anggotanya.

Pasalnya isu iuran anggota PB IDI awalnya disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Dewi Asmara. Dewi mempertanyakan bagaimana penggunaan dana iuran yang diwajibkan kepada ribuan anggota IDI.


Jadi transparansi dan akuntabilitas itu selalu dilakukan dalam proses audit tiap tahun.


"Kalau dokter yang baru lulus, kalau 5 tahun harus membayar iurannya, pertanyaan saya, selama ini anggaran IDI untuk apa, ya? Organ profesi yang lain tidak hanya membina tapi juga bermanfaat bagi anggotanya, apalagi membayar," kata Dewi Asmara dalam rapat bersama IDI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022.

Pertanyaan dilontarkan Dewi Asmara tersebut, di jawab Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Herkutanto, ia menjelaskan alokasi pembagiannya di internal.

"Tadi ada hal-hal yang berkaitan dengan isu iuran. Perlu kami sampaikan iuran IDI itu paling murah dibandingkan bidan dan perawat. Kita cuma Rp 30 ribu per bulan dan itu sebelumnya Rp 15 ribu per bulan, (dialokasikan) ke PB 5%, ke wilayah 10%, sisanya ke cabang," kata Herkutanto.

Tak sampai di situ, Dewi kemudian menegaskan terkait transparansi penggunaan iuran tersebut. Ia pun mempertanyakan terkait proses audit penggunaan iuran.

"Nah, bukan soal mahal atau tidaknya, tetapi penggunaan dari dana itu tentu harus ada auditnya, report-nya kepada anggota," imbuhnya.

Herkutanto kemudian memastikan PB IDI melakukan audit keuangan internalnya. Ia menyebut audit tersebut dilakukan tiap tahun. "Jadi transparansi dan akuntabilitas itu selalu dilakukan dalam proses audit tiap tahun," ucapnya. []

Berita terkait
Kritik IDI, Yasonna Dinilai Terlalu Ikut Campur dalam Organisasi Kedokteran
Pernyataan Yasonna dinilai hanya akan menambah runyam perdebatan di publik.
IDI Minta DPR Tak Ikut Campur Soal Pemecatan Terawan
IDI ingin mengurus masalah ini secara mekanisme internal.
IDI Buka Suara Terkait Komentar Siti Fadilah Soal Pemecatan Terawan
Tindakan ini merupakan bentuk penegakan terhadap kode etik praktik kedokteran, bukan untuk mematikan karier.