DPR Anggap Larangan Pembatasan WNA Ke Papua Tidak Perlu

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menilai pembatasan Warga Negara Asing masuk Papua, tidak perlu.
Petugas kepolisian mengevakuasi seorang warga saat melakukan penjagaan aksi di Mimika, Papua, Rabu, 21 Agustus 2019. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menilai pembatasan Warga Negara Asing (WNA) untuk memasuki wilayah Papua bukan langkah yang tepat dalam menangani konflik yang sedang bergulir saat ini. 

Menurut Effendi, seharusnya pemerintah tak perlu melakukan pembatasan akses bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Papua. Mengenai hal tersebut, dia menyatakan ketidaksetujuannya itu. 

"Enggak perlu lah, enggak perlu itu kita kan caranya bukan hanya secara fisik, tegas, ada cara diplomasi, cara intelijen, harus extraordinary (luar biasa), bukan pemberian batasan seperti itu," kata Effendy, kepada Tagar, di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

Pembatasan WNA masuk ke Papua, tidak ada manfaatnya.

Politikus PDI-Perjuangan ini menyampaikan pemerintah harus berfikir secara luas. "Tidak perlu, karena bukan masalah kehadiran fisiknya. Tetapi pelibatan konspirasi Internasional memang sudah sangat luar biasa. Kita jangan pernah mengabaikan soal Papua yang jelas," tuturnya.

Dia menganggap dengan pembatasan WNA masuk ke Papua, tidak ada manfaatnya. "Enggak ada gunanya juga, tapi kan kita sekali lagi dengan bebas visa itu perlu ditinjau ulang, jadi bukan orang yang dibatasi tapi kontrolnya," ucapnya.

Tanggapan berbeda justru dinyatakan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira, yang menyebut pembatasan WNA masuk Papua sebagai salah satu cara pemerintah untuk meredamkan konflik.

"Sebagai negara yang berdaulat kita bisa membatasi, nggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua, selama mereka memberikan indikasi-indikasi bahwa keberadaan mereka itu justru untuk mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua ini," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 3 September 2019.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan pemerintah sudah maksimal dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat Papua. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut.

"Saya kira hal-hal yang bertindak pidana kriminalharus ditindak tegas. Tetapi juga pemerintah dalam hal ini, ya secepatnya menunjukan kepada masyarakat bahwa pendekatan kebudayaan, penyelesaian masalah melalui pembangunan di Papua itu tetap harus berjalan," ujarnya.

Dia membantah sejumlah pihak yang menganggap situasi di Papua masih memanas hingga sekarang ini. Padahal, konflik disana sudah mulai mereda.

"Tapi orang mencari titik persoalan-persoalan hal-hal kecil yang itu kemudian dianggap menjadi masalah besar, yang kemudian targetnya adalah Internasionalisasi Papua. Nah ini yang sekarang kita alami, sehingga nantinya ini menjadi masalah Internasional," tuturnya.

Diketahui bahwa Menko Polhukam Wiranto sempat menyatakan saat ini pemerintah melakukan pembatasan warga negara asing (WNA) ke Papua. Wiranto mengatakan pembatasan berkaitan dengan situasi keamanan di Papua.

Wiranto mengatakan pembatasan tersebut semata-mata untuk melindungi WNA, dengan alasan keamanan menjadi faktor yang utama. 

Mantan Panglima ini juga tidak ingin aparat kesulitan melakukan identifikasi terhadap WNA yang berada di Papua. Dia menuturkan jangan sampai WNA ikut memperkeruh keadaan.[]

Baca juga:

Berita terkait
Polisi Internasional Kejar Veronica Koman Soal Papua
Tersangka provokasi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua berujung kericuhan di Papua Veronica Koman dikejar polisi kriminal internasional.
DPR Nilai Disertasi Abdul Aziz Cermin Kegagalan Kampus
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengaku kecewa atas disertasi Abdul Aziz, yang telah membuat keresahan masyarakat.
Wiranto Bicara Referendum di Papua
Tuntutan dilakukan referendum di Papua ditanggapi Menkopolhukam Wiranto.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.