Judul Asli: Isu Kudeta
Jagat perpolitikan nasional akhir-akhir ini diguncang adanya isu kudeta di internal sebuah partai politik, yaitu Partai Demokrat. Bayangan saya, kudeta itu ada gerakan militer untuk menggulingkan Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan secara inkonstitusional.
Apakah istilah kudeta tepat untuk kasus itu? Tidak tepat dan sama sekali tidak mendidik rakyat. Masalah internal partai politik sebaiknya diselesaikan secara internal, dengan kaidah musyawarah untuk mufakat atau musyawarah untuk sepakat dalam suasana penuh kekeluargaan.
Di mana saja, yang namanya partai politik itu harus bersifat terbuka, artinya orang-orang yang terlibat di dalamnya karena komitmen politik yang kuat. Tidak boleh ada prefered orientation mengarah pada keluarga tertentu untuk menguasai partai politik, dan orang lain harus mendukung. Tidak ada yang mau. Apalagi zaman pragmatis seperti sekarang, semuanya diukur dengan uang.
Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat luas. Hal-hal yang sifatnya internal, tidak perlu dipertontonkan atau diumbar atau dicurhatkan di ruang-ruang publik. Rakyat sudah muak.
Jika visi dan perjuangan sebuah partai politik tidak sejalan dengan politik negara, bisa dipastikan partai politik tersebut akan bangkrut alias bubar. Just matter of time. Rakyat sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan sempit dan sesaat.
Bungkusan wacana-wacana politik yang penuh kemunafikan dan kebohongan, sudah tidak laku pada zaman keterbukaan saat ini.
Jika tidak bisa diselesaikan secara internal, bubar saja. Indonesia tidak akan bangkrut gara-gara lenyapnya sebuah partai politik.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Tagar/Instagram @agusyudhoyono)Yang sangat menggelikan adalah segala anomali politik termasuk konflik internal parpolnya, selalu pemerintah yang disalahkan. Main tuduh seenaknya, sodok sana sodok sini, sebar hoaks, cari kambing hitam, semata hanya untuk menutupi ketidakmampuan diri.
Tidak ada yang karbitan untuk menjadi pemimpin besar, butuh waktu panjang untuk menggodok diri, menanyakan kembali komitmen kebangsaannya, merefleksikannya pada kemampuan diri, dan realitas politik.
Tidak ada korelasi antara anak biologis dengan anak ideologis. Anak ideologis tetap jauh lebih baik, karena ikatannya ideologi, bukan DNA.
Bung Karno adalah seorang pemimpin besar dalam artian yang sesungguhnya, yang sudah teruji oleh waktu. Komitmen politiknya jelas, demi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk menjadi Bung Karno, butuh perjuangan panjang guna menggembleng komitmen kebangsaan dan idealisme politiknya. Pemimpin besar bukan karena badannya yang besar, atau omongannya yang besar atau bohongnya yang besar, namun ditentukan oleh integritas, komitmen, dan idealisme politik kebangsaannya.
Ini masa pandemi, pemerintah bersama rakyat sedang fokus berjuang mengatasi pandemi Covid-19 secepat mungkin tuntas dan perekonomian nasional bangkit kembali. Jangan bikin suasana hingar bingar yang kontra-produktif dan memuakkan rakyat. Apalagi perilaku politiknya selalu mengganggu kinerja Pemerintah.
Buruk muka cermin dibelah.
Kalau memang tidak mampu dan nyata-nyata tidak bisa berkontribusi positif untuk rakyat luas, ya minggir saja, mengapa harus memaksakan diri?
Sekali lagi, konflik internal partai politik, sebaiknya atau seharusnya diselesaikan secara internal, tidak perlu melibatkan pihak luar dan tidak perlu curhat ke publik. Karena kemanfaatannya bagi publik luas juga masih menjadi tanda tanya besar. Jika tidak bisa diselesaikan secara internal, bubar saja. Indonesia tidak akan bangkrut gara-gara lenyapnya sebuah partai politik.
*Akademisi Universitas Gadjah Mada
