Surabaya, (Tagar 29/10/2018) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Johny G Plate mengatakan penggratisan Tol Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura sudah sepersetujuan DPR.
"Kebijakan ini sudah disetujui oleh pemerintah. DPR juga menyetujui, artinya kalau DPR menyetujui itu enggak cuma partai pendukung, tapi juga oponen," katanya di Surabaya, Minggu (28/10) mengutip kantor berita Antara.
Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem itu, Presiden Jokowi membuat kebijakan penggratisan Tol Suramadu memenuhi aspirasi masyarakat.
Kebijakan itu, lanjutnya, diambil berdasarkan sejumlah kajian, bukan sembarangan memutuskan.
Baca juga: Jokowi Gratiskan Suramadu, SBY: Mengapa Hanya Suramadu yang Gratis?
"Kalau mereka enggak setuju, berarti mereka enggak pro rakyat. Pak Jokowi itu mendengarkan aspirasi rakyat dan melakukan sejumlah kajian," katanya.
Ketika diminta tanggapan atas pernyataan politisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 yang menilai kebijakan penggratisan Tol Suramadu itu politis, Johnny mengatakan, "Apa sih yang enggak politis. Semua politis buat mereka saat ini".
Ia juga menilai tidak masuk akal pernyataan kubu oposisi yang meminta semua jalan tol digratiskan.
"Enak aja digratiskan. Memangnya itu investasi nilainya murah semua minta digratiskan," katanya.
Perawatan Suramadu
Sementara itu pada Sabtu (27/10) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, RAPBN 2019 memuat biaya perawatan Jembatan Suramadu yang mulai Sabtu ini resmi menjadi jembatan nontol sehingga gratis bagi penggunanya.
"Yang pasti ada anggaran pemeliharaan, ada tambahan anggaran untuk itu," kata Basuki ditemui di Surabaya, Sabtu.
Ia menyebutkan anggaran pemeliharaan itu sudah ada dalam RAPBN 2019. "Sudah ada, sudah beberapa bulan yang lalu persiapan penggratisan jembatan itu," kata Basuki.
Ia menyebutkan total pendapatan Jembatan Suramadu pada 2015 sebesar Rp 110 miliar hingga Rp 115 miliar. Setelah ada diskon sekitar 50 persen pada 2016, pendapatannya menjadi sekitar Rp 118 miliar.
"Biaya pemeliharaannya itu sekitar 7-10 persen dari total pendapatan itu," ungkap Basuki.
Mengenai sisa utang pembangunan jembatan itu, Basuki mengatakan utang dengan konsorsium China saat itu sebesar Rp 2,5 triliun.
"Tapi investasinya semua Rp 5,4 triliun, 10 tahun itu pasti ada pendampingnya, rupiah murni, konsorsiumnya Rp 2,5 triliun, sisanya rupiah APBN 2003-2008, karena 2009 mulai beroperasi," jelasnya. []
