Yogyakarta, (Tagar 29/10/2018) - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).
"Karena saya tahu sekarang timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau, mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan," kata SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-DIY di Kulon Progo, Minggu (28/10) mengutip kantor berita Antara.
Menurut dia, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan yang lainnya.
Dengan penjelasan itu, menurut dia, diharapkan dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.
"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," kata dia.
Kendati demikian, SBY tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan biaya Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah.
"Ya kalau itu kebijakan Presiden Jokowi saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," tuturnya.
SBY mengaku pada periode pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setalah sempat terhenti pembangunannya pada era Presiden Megawati.
Pembangunan terhenti, kata SBY, disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok.
"Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan," tutur SBY, menjelaskan tahap pembangunan jembatan itu.
Bukan Urusan Politik
Sebelumnya, Sabtu (27/10) Presiden RI Joko Widodo menyatakan pembebasan tarif Jembatan Suramadu bukan urusan politik, melainkan urusan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan.
"Kalau mau urusan politik, ya, entar saya gratiskan pada bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi usai peresmian Jembatan Tol Suramadu menjadi jembatan nontol di jembatan yang menghubungkan Jawa dan Madura itu, Sabtu.
Kepala Negara menjelaskan bahwa pada tahun 2015 sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian pada tahun 2016 tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih sudah dipotong 50 persen. Akan tetapi, belum ada dampak pada perekonomian Madura.
"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan non-tol," katanya.
Setelah dihitung berapa pemasukan untuk setahun jalan tol itu, ternyata tidak banyak dan jembatan itu dibangun dengan dana dari APBN.
"Oleh karena itu, kita putuskan digratiskan dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.
Ia mengakui bahwa Gubernur Jatim sudah bekerja keras untuk Madura. Demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura.
"Akan tetapi, dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.
Ia mencontohkan ada investor berniat mengembangkan tebu di daerah Madura. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, dan sudah dimulai. Namun, karena biaya logistik, biaya transportasi mahal, mereka batal melakukan investasi.
Menurut Presiden, negara tidak berhitung untung atau rugi, tetapi negara berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung.
"Jangan bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan 'benefit'-nya ada di masyarakat," tegasnya.
Mengenai biaya pemeliharaan, Presiden mengatakan bahwa informasi dari Kementerian PUPR, pemasukan dari jembatan tol itu sekitar Rp 120 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan sekitar 7 sampai 10 persen dari jumlah pemasukan itu.
"APBN masih mampulah kalau segitu," katanya. []
