Jakarta - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin tidak menepis pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko bahwasannya KAMI memang memiliki kepentingan.
"Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan. Pertama meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan," kata Din Syamsuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 2 Oktober 2020.
Termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat.
Selain itu, ia menyebut KAMI akan mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik.
Baca juga: Moeldoko Akan Beri Perhitungan Jika KAMI Memaksa Kepentingan
Din melanjutkan, hal lain yang akan dilakukan KAMI juga akan mengingatkan Pemerintah Jokowi agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, maka harus mencabut Undang-Undang (UU) yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh," ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.
Menurut Din Syamsuddin, pemerintah memang harus selalu diingatkan agar bertindak responsif terhadap upaya pemecah belahan masyarakat, dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif menolak kelompok oposisi seperti KAMI.
Baca juga: Dicopot Karena Isu PKI, Moeldoko ke Gatot: Jangan Berlebihan
"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," ucap dia.
Diketahui sebelumnya, Moeldoko mengaku tidak ada larangan terkait terbentuknya Presidium KAMI di dunia perpolitikan Tanah Air.
Namun, Moeldoko memandang bahwa orang-orang yang tergabung di KAMI mempunyai kepentingan-kepentingan politik. Hal itu diungkapkan melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 1 Oktober 2020.
Mantan Panglima TNI ini juga memperingatkan siapa saja yang ingin memaksakan kehendak politik di luar dari konstitusi akan mendapatkan perhitungan, tak terkecuali KAMI.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," kata Moeldoko. []
