UNTUK INDONESIA
Moeldoko Akan Beri Perhitungan Jika KAMI Memaksa Kepentingan
Moelkodo imbau bahwa siapa saja yang ingin memaksakan kehendak politik di luar dari konstitusi akan mendapatkan perhitungan, tak terkecuali KAMI.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko usai bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jumat, 4 September 2020. (Foto: Pemkot Surabaya/Tagar)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko mengaku tidak ada larangan terkait terbentuknya Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di dunia perpolitikan Tanah Air.

Namun, Moeldoko memandang bahwa orang-orang yang tergabung di KAMI mempunyai kepentingan-kepentingan politik. Hal itu diungkapkan melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 1 Oktober 2020.

Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya

Mantan Panglima TNI ini juga memperingatkan bahwa siapa saja yang ingin memaksakan kehendak politik di luar dari konstitusi akan mendapatkan perhitungan, tak terkecuali KAMI.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silahkan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," kata Moeldoko.

Terkait manuver politik yang dimainkan deklarator KAMI, yakni Gatot Nurmantyo, kata dia, sesama purnawirawan sudah dipastikan saling mengingatkan soal Saptamarga.

Namun, jika langkah yang dilakukan merupakan kepentingan pribadi, Moeldoko menegaskan bahwa dirinya tidak punya wewenang untuk melarang gerakan Gatot Nurmantyo.

"Kami sesama purnawirawan selalu mengingatkan. Imbauan bahwa mantan prajurit ya harus selalu ingat dan tidak bisa lepas begitu saja (dari Saptamarga). Tapi sekali lagi, kalau itu berkaitan dengan kepentingan (pribadi), tidak ada otoritas kita untuk bisa melarang. Masing masing sudah punya otoritas atas dirinya," ujarnya.

Dia menuturkan, prajurit dan juga mantan prajurit TNI memiliki DNA yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sementara, mereka belajar dari sekolah yang sama.

Saat menjadi seorang prajurit TNI, kata dia, Saptamarga dan sumpah prajurit melekat begitu kuat. Namun, ia tidak memungkiri bahwa ketika pensiun, otoritas atas pilihan-pilihan itu melekat pada masing-masing orang.

"Kalau kepentingan tertentu itu sudah mewarnai kehidupan yang bersangkutan, maka saya jadi tidak yakin kadar Saptamarga-nya masih melekat seratus persen karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan. Tergantung dari orang yang bersangkutan. Seseorang bisa berbeda kalau sudah bicara politik, bicara kekuasaan, bicara achievement, karena ada ambisi," ucap Moeldoko.[]

Berita terkait
KAMI Harus Evaluasi Manuver Politik di Daerah Rawan Konflik
Neta mengatakan, bercermin dari kasus ini, KAMI perlu mengevaluasi berbagai kegiatan dan manuver-manuver politik yang hendak dikembangkan.
Gatot Nurmantyo Diusir, PA 212: Lagi-lagi Rezim Persekusi
Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai pengusiran Gatot Nurmantyo dari Surabaya erat kaitan persekusi rezim.
Pengamat Ungkap Motif Gatot Nurmantyo Mainkan Isu PKI
Pengamat politik Karyono Wibowo membongkar maksud mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memainkan isu PKI.
0
Menko Luhut Targetkan 600 Hektare Mangrove dalam 4 Tahun
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan menargetkan penanaman mangrove seluas 600 hektare dalam 4 tahun kedepan.