Jakarta - Deklarator Koordinator Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengingatkan adanya kaidah agama Islam ihwal menghindari bahaya harus lebih diutamakan ketimbang mengejar kemanfaatan yang sepatutnya menjadi bahan pertimbangan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Din menegaskan bahwa menghindari mudharat, mafsadat, dan bahaya harus dikedepankan daripada sekadar mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan.
Pilkada ini perlu ditinjau kembali.
"Prinsip dalam rumusan hukum agama yang sering diungkapkan para yuris di kalangan Islam, menghindari bahaya lebih utama dari sekadar mengejar cita-cita," kata Din Syamsuddin dalam webinar Sarasehan Kebangsaan #33, Kamis, 24 September 2020.
Din mengingatkan betapa berbahayanya menggelar Pilkada di berbagai daerah, padahal pandemi Covid-19 belum teratasi, sehingga membuat banyak kalangan pun menyuarakan untuk menunda pesta demokrasi tersebut.
Baca juga: Din Syamsuddin: KAMI Ogah Melayani Buzzer Bayaran
"Dua ormas besar yang usianya lebih tua dari negara, yang jasanya besar bagi penegakan negara, ormas dan lembaga agama lain. Belum lagi lembaga masyarakat, tokoh dan masyarakat. Termasuk, kesimpulan dari webinar ini untuk menunda Pilkada," ujarnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut berkata, usulan untuk menunda Pilkada semata harus dilakukan demi kepentingan dan keselamatan rakyat, mengingat begitu berbahayanya wabah Covid-19 yang virusnya sangat cepat menular.
Sementara, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengkhawatirkan pilkada yang dipaksakan digelar di tengah pandemi akan memengaruhi kualitas pesta demokrasi yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020.
Baca juga: Megawati Sindir Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo
"Benarkah pilkada di era pandemi akan berkualitas? Atau jadi sekadar penanda pergantian kekuasaan di daerah saja?" ucapnya.
Di sisi lain, Siti mengingatkan bahwa publik mulai sangsi terhadap relevansi dan signifikansi pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, meski pemerintah menjamin protokol kesehatan dijalankan secara ketat.
"Meskipun ada pernyataan secara terbuka dari pihak penyelenggara, pemerintah, bahwa pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sesuai yang disyaratkan Kementerian Kesehatan, publik tetap merasa was-was," katanya.
Terlebih, dalam konteks ini dua ormas besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kemudian DPD RI, aktivis pemilu, dan akademisi telah menyuarakan penundaan Pilkada Serentak.
Kemudian, Ketua PBNU Emas Suryaman menyebutkan sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan krisis kesehatan terlebih dahulu melihat tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.
"Maka PBNU memberikan usulan, baik kepada pemerintah, kepada KPU atau DPR di tengah Covid-19 yang begitu gencarnya, begitu mengkhawatirkannya, maka pilkada ini perlu ditinjau kembali," katanya. []
