Jakarta - Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menyatakan tidak bersedia melayani reaksi yang tidak substantif dari para elite politik maupun buzzer bayaran, atas dideklarasikannya koalisi aksi tersebut di Tugu Proklamasi, 18 Agustus 2020 lalu.
"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi 'buzzer' bayaran, KAMI tidak mau (ogah) melayani, karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," kata Din Syamsuddin dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.
KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran
Din meyakini, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: Pakar Intel: Kalau KAMI Mengarah Makar, Harus Ditindak
Sebab itu, Din mempertanyakan jika apa yang telah mereka sampaikan tidak ditanggapi secara isi, melainkan berkelit menyerang secara pribadi dan cenderung mengalihkan opini.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menantang, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk direspons sesegera mungkin.
Pertama, soal oligarki politik yang membuat keputusan parpol ditentukan segelintir orang dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan. Kedua, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin daerah.
"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu," kata Din.
Sekali lagi, kata Din Syamsuddin, KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan isu. "KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran," ucapnya.
Baca juga: Megawati Sindir Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap KAMI, yang diinisiasi oleh Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung dan lainnya. Menurut dia, tokoh-tokoh tersebut berambisi menjadi presiden.
"Kemarin-kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI. Wah KAMI itu kayak-nya banyak banget yang kepingin jadi presiden," kata Megawati dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring di Jakarta, seperti dilihat Tagar, Kamis, 27 Agustus 2020.
Megawati menyarankan, ketimbang membentuk organisasi seperti KAMI, orang-orang tersebut lebih baik membentuk atau masuk menjadi kader partai politik untuk memenuhi hasrat dan ambisinya.
"Ya daripada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu enggak cari partai?" ucapnya terheran-heran.
Megawati menekankan mengenai aturan di Indonesia sesuai tata kenegaraan pemerintahan, bahwa untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.
Diketahui, KAMI menggelar deklarasi di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi tersebut, turut hadir para tokoh, yakni Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Titiek Soeharto, Bachtiar Chamsyah, Rochmat Wahab, Rocky Gerung, Refly Harun, Hafid Abbas, Chusnul Mariyah, dan Amien Rais. []
