Tanah Datar - Tahun ini, kawasan Desa Terindah dunia di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar) bakal segera di revitalisasi.
Persoalan pembebasan lahan yang selama ini menghalangi pembangunan desa yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo di hari pers nasional 2018 itu, terjawab sudah. Masyarakat setempat akhirnya menghibahkan beberapa bidang tanah untuk pemerintah daerah Tanah Datar.
"Terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah menghibahkan tanah ke pemerintah daerah. Dalam waktu dekat, kita mulai pengerjaannya," kata Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi usai menerima hibah tanah dari masyarakat Pariangan di Kantor Nagari (desa) Pariangan Jumat, 12 Juli 2019.
Jika tidak ada aral yang melintang, revitalisasi desa terindah dunia itu akan dimulai pengerjaannya pada bulan Agustus tahun ini.
Hal itu juga didukung oleh pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar.
"Persoalan dana sudah di siapkan Rp 42 miliar dari PUPR, tinggal bagaimana kita memulai pembangunannya dari mana," kata Bupati.
Masyarat Nagari Pariangan dan tokoh masyarakat foto bersama dengan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, (lima dari kiri) usai penyerahan hibah tanah ke Pemerintah Daerah setempat di kantor wali Nagari Pariangan, Jumat 12 Juli 2019 (Foto: Tagar/Etri Saputra)
Bupati menjelaskan, semenjak dikunjungi presiden Joko Widodo pada Jumat, 9 Februari 2018 lalu, Nagari Pariangan nyaris tidak ada pembangunan yang di lakukan, itu disebabkan lokasinya berada di tanah ulayat yang menurut hukum adat Minangkabau tanah itu dimiliki oleh suatu kaum.
Artikel lainnya: Rugikan Negara Rp 1,6 Miliar Rokok Ilegal di Padang Dibakar
Sementara untuk membangun infrastruktur, lahan yang akan dibangun itu harus jelas dan bebas dari kepemilikan baik pribadi maupun kelompok sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
"Dibutuhkan proses cukup alot antara niniak mamak dengan masyarakat terkait pembebasan lahan, apalagi tidak semua warga Pariangan menetap dikampung halaman, sehingga menyulitkan kita dalam urusan administrasi yang harus ditandatangani," ujarnya.
Lahan dihibahkan masyarakat ke pemerintah daerah adalah milik empat kaum, yakni datuak Sampono dari kaum Dalimo, Datuak Rajo Api dari kaum Melayu, Datuak Rajo Pangulu dari kaum Piliang, dan Angku Rajo Mangkuto dari kaum Koto.
Pria yang akrab disapa Da Ir itu juga mengapresiasi peran niniak mamak dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat sehingga tidak ada permasalahan yang berujung konflik antara pemerintah daerah dengan warga.
Wali Nagari Pariangan April Khatib Saidi mengatakan pasca kedatangan Presiden RI ke daerah itu sekitar satu tahun lalu telah dilakukan pendekatan ke masyarakat atau kaum yang tanahnya terkena dampak revitalisasi desa terindah dunia tersebut.
"Alhamdulillah masyarakat juga mendukung dengan menghibahkan tanahnya ke pemerintah daerah. Tidak ada yang berujung konflik, hanya saja terkendala jarak bagi warga yang ada diperantauan," kata dia.
Lahan tersebut meliputi kawasan di area surau atau masjid tuo, gerbang masuk ke desa terindah, bangunan kanopi batu lantak tigo, dan kuburan panjang Datuak Tantejo. "Bangunan itu akan direnovasi dengan anggaran Rp 42 miliar untuk pembangunan tahap awal," pungkasnya. []
Artikel lainnya: Lima Jemaah Haji Embarkasi Padang Batal Berangkat
