Sebenarnya fenomena ormas preman ini bukan barang baru lagi di negeri ber-flower ini.
Sejak zaman orde baru ormas-ormas preman marak, mulai yang legal, setengah legal sampai antara legal dan tidak legal. Mereka tumbuh berkembang bak cendawan. Bahkan banyak di antara mereka yang dibekingi aparat dan melakukan pemerasan ke sejumlah pengusaha.
Bukan berita baru waktu itu, ketika terjadi benturan-benturan antarormas sampai ada yang mati segala. Rakyat resah dan keresahan ini sampai ke telinga Soeharto, Presiden terlama di negeri ini yang pernah ada.
Soeharto pun pakai tangan besi. Lalu muncul istilah Petrus, atau penembak misterius. Preman-preman diculik dan dieksekusi di tempat, lalu dibuang di dalam karung. Maka ada istilah waktu itu 'dikarungi'. Soeharto pun dengan bangga mengisahkan bahwa idenya memberantas preman adalah ide yang terbaik yang pernah ada.
Setelah reformasi, ormas preman bukan lagi tumbuh bak cendawan, tapi sudah seperti air hujan. Subur gak keruan. Dan kebijakan desentralisasi membuat mereka punya kerajaan di daerah sendiri-sendiri.
Mungkin ini bisa jadi pembahasan Bapak Menhan, Prabowo Subianto, supaya iklim investasi kita kondusif.
Sistem pemilu one man one vote di pilkada pun membuat para ormas preman punya jabatan bergengsi. Suara mereka dibutuhkan dalam jumlah banyak sehingga kalau ingin menang pemilu, harus menggandeng mereka karena mereka punya massa.
Itulah kenapa di Bekasi, para ormas bisa bergandengan tangan dengan Pemkot dengan bahasa 'pemberdayaan'. Kalau di DKI Jakarta bahasanya beda lagi, yaitu 'keberpihakan'.
Dengan bahasa pemberdayaan dan keberpihakan ini, ormas-ormas dipelihara institusi negara resmi dengan konsep 'kerja sama'. Ya, kerja sama paling tampak di permukaan apalagi kalau bukan lahan parkir.
Lahan parkir ini tidak main-main hasilnya. Sebagai contoh di Bekasi kota saja ada 600 titik minimarket. Jika satu titik menghasilkan 10 juta rupiah sebulan, maka 600 juta per bulan didapat ormas. Kalikan setahun dan dengan pendapatan itu mereka punya dana untuk perekrutan sehingga mereka besar.
Itu belum 'jatah preman' yang mereka minta dari pengelolaan limbah pabrik, keamanan sampai jasa kenyamanan. Apa pun yang berhubungan dengan daerah itu, harus melibatkan mereka. Kalau enggak, ributlah.
Itulah kenapa iklim investasi Indonesia kurang diminati asing dibandingkan negara lain seperti Vietnam, misalnya. Sudah izinnya ruwet, masih ditambah jatah preman tiap bulan dari segala macam aspek. Akhirnya, hengkang. Dan sesudah investor pergi, baru ribut sendiri.
Masalah premanisme berbaju ormas ini harus jadi peta pertahanan dan keamanan ke depan. Ini bukan hanya tugas polisi saja, tapi negara harus bertindak, terutama pada perangkat daerahnya. Harus ada peraturan kuat sehingga perangkat daerah berani bertindak dan tidak ditekan sehingga harus bekerja sama dengan ormas.
Mungkin ini bisa jadi pembahasan Bapak Menhan, Prabowo Subianto, supaya iklim investasi kita kondusif.
Eh apa kabar, selamat bertugas, Pak Menhan.
Seruput kopi dulu.
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
Baca tulisan lain:
