UNTUK INDONESIA
Denny Siregar: Anies Baswedan Merasa Dirinya Presiden
Anies Baswedan mempolitisasi virus corona, merasa dirinya presiden yang punya hak mengumumkan situasi genting sebuah negara. Tulisan Denny Siregar.
Anies Baswedan. (Foto: Instagram/Anies Baswedan)

Kemarin Jokowi secara resmi mengumumkan ada 2 orang warga Indonesia positif terjangkit virus corona. Warga negara Indonesia ini dipastikan terkena corona sesudah bertemu warga Jepang. Mereka sekarang ada di rumah sakit dan mendapat perawatan intensif.

Pernyataan resmi dari Presiden ini adalah pernyataan pertama bahwa Indonesia sudah masuk dalam daftar negara terdampak virus corona bersama banyak negara lainnya.

Kenapa pemerintah pusat terkesan lambat dalam menangani isu virus corona ini? Sebenarnya bukan lambat, pemerintah sangat hati-hati dalam memberikan pernyataan. Isu virus corona ini bukan saja berhubungan dengan masalah kesehatan, tetapi dampaknya juga ada di ekonomi sebuah negara.

Lihat saja karena masalah corona ini ekonomi China melambat. Mereka dikabarkan rugi lebih dari 2.500 triliun rupiah. Pabrik manufaktur banyak yang tutup dan pegawainya banyak yang tidak bekerja. Dan akibatnya, ekonomi dunia juga ikut merosot.

Contohnya Singapura. Negara ini sesudah mengumumkan ada warganya yang terkena virus corona, langung ekonominya lesu. Warganya tidak mau keluar rumah dan tingkat konsumsinya pun turun. Singapura bahkan merevisi laju pertumbuhan ekonominya sampai 1,5 persen untuk tahun ini saja.

Dia merasa dirinya seorang presiden yang punya hak mengumumkan situasi genting sebuah negara.

Hanya Singapura pintar. Mereka langsung menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tanggap dan cepat melakukan tindakan. Kecepatan pemerintah Singapura ini mendapat apresiasi sehingga banyak investor menarik dananya dari luar negeri dan menaruhnya di Singapura. Akibatnya, mata uang Singapura pun langsung menguat.

Indonesia beda dengan Singapura. Salah satu unggulan devisa negara ada di sekotr pariwisata. Pemerintah sendiri menargetkan kunjungan wisatawan ke Indonesia sebanyak 17 juta orang. Target pendapatan dari pariwisata ini bernilai triliunan rupiah. Hanya, sektor pariwisata ini sangat rentan terhadap isu.

Dan isu corona berimbas pada turunnya jumlah wisatawan ke Indonesia. Dikabarkan, Bali mulai terdampak sepi dari wisatawan. Jogja juga, dan banyak daerah lain turun jumlah wisatawannya. Ribuan hotel mulai meliburkan karyawannya. Dan imbas lain, rupiah Indonesia pun menjadi lemah.

Karena itu, pusat mengucurkan dana ratusan miliah rupiah untuk diskon tiket pesawat supaya ekonomi di sektor pariwisata bisa terselamatkan. Jokowi juga mengucurkan dana 72 miliar rupiah untuk membayar influencer terkenal dari luar negeri supaya mau mempromosikan pariwisata di Indonesia.

Dari sini kita lihat isu corona berdampak nasional. Ekonomi bisa goyah. Dan ini yang harus dijaga pemerintah. Karena itu tepat sekali kalau harus Presiden yang mengumumkan masalah virus corona ini. Isu ini tidak boleh menjadi liar sebab dampaknya bisa mengganggu perekonomian nasional.

Makanya saya kesal sekali ketika Anies Baswedan, Gubernur DKI, tiba-tiba mengumumkan di DKI sendiri waspada corona sampai mengeluarkan instruksi gubernur segala. Apalagi dia mengumumkannya lewat media. Anies itu entah sadar atau tidak, pernyataan dia akan dikutip media internasional. Dan bahayanya, pernyataan seorang kepala daerah ini akan dianggap sebagai pernyataan resmi negara.

Dampaknya bukan hanya di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Anies seperti bermain dalam isu virus corona ini. Dia merasa dirinya seorang Presiden yang punya hak mengumumkan situasi genting sebuah negara.

Dan benar saja, pendukungnya pun bersorak sorai, menganggap Anies lebih tanggap dari Presiden dalam mengumumkan waspada corona. Ada yang bilang, "Goodbener rasa Presiden." Dan membenarkan langkah Anies, tanpa sadar bahwa pernyataan seorang kepala daerah seperti itu membahayakan ketahanan ekonomi nasional.

Apalagi ditambah twit Fahira Idris yang viral tentang jumlah mereka yang kena virus corona. Meski twit itu sudah dihapus, tetapi dampaknya sudah ke mana-mana. Padahal itu hoaks yang seperti sengaja dilakukan untuk menambah kepanikan.

Anies Baswedan, jangan politisasi isu virus corona untuk kepentingan politik sesaat. Virus ini berbahaya, bukan saja dari sisi penyebarannya, tapi dari sisi potensi runtuhnya ekonomi kita.

Sudah cukup politisasi ayat dan mayat waktu pilgub mengoyak kebhinekaan kita. Jangan lagi ditambah isu virus hanya untuk mengangkat nama dan mengalihkan isu dari banjir besar yang kemarin melanda Jakarta. Apa susahnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan biarkan mereka melakukan tugasnya?

Jangan cari panggung dari masalah ini. Virus corona adalah masalah besar yang harus dihadapi bersama dengan Presiden sebagai panglimanya. Bukan urusan kepala daerah yang mengumumkannya. 

Kepala daerah cukup melaporkan dan membangun persiapan sesuai instruksi pusat. Bukan jalan sendiri-sendiri seolah menjadi pahlawan dari masalah ini.

Ini masalah nyawa dan perut orang banyak. Stop memainkan kemanusiaan demi ambisi pribadi. Sudah seharusnya kita menghadapi bencana ini, kita bergandeng tangan. Virus corona adalah masalah bangsa, bukan untuk dijadikan iklan semata.

*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Tulisan ini sebelumnya telah di-publish dalam bentuk video di Cokro TV dengan judul Denny Siregar: Anies, Jangan Cari Panggung dari Virus Corona

Baca opini lain:

Berita terkait
Ada Corona, Anies Baswedan Ogah Pusing Formula E
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berbicara soal Formula E di kawasan Monas. Dia beralasan tengah fokus kepada korban virus corona.
Anies Baswedan Disuruh Lebih Cerdas
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melarang perkumpulan massa dalam jumlah besar dikritisi Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio.
Jokowi Umumkan 2 WNI Corona, Anies Bikin Tim Tanggap
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membikin Tim Tanggap Covid-19 tak lama dari Presiden Jokowi mengumumkan dua WNI positif terinfeksi corona.
0
Jokowi Saksikan Ketua MA Syarifuddin Mengucap Sumpah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025.