Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, untuk mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa ia bukan The King of Lip Service seperti yang disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvindra Putra.
Dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Kamis, 1 Juli 2021, Herzaky menggambarkan bahwa peristiwa yang telah terjadi merupakan dinamika politik.
“Di satu sisi, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja karena kita negara demokrasi. Di sisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden. Inilah dinamika demokrasi karena kritik harus dianggap sebagai 'vitamin' dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah.”
Herzaky berharap pernyataan presiden terkait tidak adanya pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan. Ia juga menambahkan agar sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada adik-adik mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap Pemerintah.
Inilah dinamika demokrasi karena kritik harus dianggap sebagai 'vitamin' dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah.
Lebih dari itu, Herzaky mengimbau agar tidak ada kejadian pencabutan beasiswa para mahasiswa tersebut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, atau bahkan munculnya serangan masif di media sosial, atau pun dibawa ke ranah hukum.
Herzaky menjelaskan pentingnya peran para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik. Ia mengingatkan agar tidak ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden.
Seperti diketahui, usai melakukan sidak pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di RW 01, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan. []
Baca juga
- Pro Moeldoko: AHY Tidak Perlu Panik, Hadapi Saja Proses PTUN
- Rahmad: Jika PTUN Menang, Partai Demokrat Dipimpin Moeldoko
