Jakarta – Postingan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi viral karena mengunggah poster bergambar Presiden Joko Widodo dengan label The King Of Lip Service. Poster tersebut di unggah dalam akun @bemui_official pada Minggu, 27 Juni 2021.
“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tapi realitasnya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk ‘lip service’ semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual," tulis unggahan tersebut.
Dari pernyataan BEM UI ini banyak menimbulkan pro dan kontra oleh netizen, ada yang mendukung dan tidak sedikit pula yang menentang aksi tersebut.
Poitisi partai NasDem Irma Suryani Chaniago, mengatakan seharusnya kritikan dari mahasiswa harus berdasarkan data, tidak hanya narasi semata yang tidak disertai oleh bukti-bukti yang terkait dengan tudingan tersebut agar tidak ada salah persepsi di masyarakat.
Saya mengira mahasiswa ini adalah anak-anak kreatif yang mencoba untuk melakukan kontrol sistem yang efektif pada pemerintah, hanya saja bahwa kritisi harus ada data.
Irma Suryani Chaniago saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Selfiana)“Program pak Jokowi dan pemerintah itu kan banyak, ga Cuma satu atau dua, tetapi dari semua program tidak mungkin semuanya terlaksana. Itu pasti ada yang menjadi prioritas utama, kedua, dan ketiga yang dimaksud oleh BEM UI sebenarnya yang mana yang bisa dikatakan lip service,” ujar Irma saat diwawancarai Tagar TV, Selasa, 29 Juni 2021.
Ia mengatakan, untuk saat ini pemerintah terlebih dahulu memfokuskan diri untu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
“Pemerintah fokus dulu pada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 kemudian menyelamatkan jiwa bangsa Indonesia yang paling penting dari semua program yang ada. Karena percuma kita menyelesaikan program-program sementara keselamatan jiwa rakyat Indonesia dalam bahaya," ujar Irma.
Irma juga mengatakan bahwa mengkritisi kinerja presiden dan pemerintahannya itu baik, asalkan harus konstruktif yang disertai dengan data dan solusi yang diinginkan.
Terkait dengan pernyataan BEM UI bahwa Presiden Jokowi yang mengaku dirinya rindu di demo, namun faktanya banyak pendemo yang ditindak. Irma menanggapi bahwa tidak boleh mengatasnamakan demokrasi kemudian menafikan keadilan dan hukum.
“Jadi jika demo yang dilakukan itu konstruktif dan tidak anarkis saya kira tidak ada masalah, tapi kadang-kadang ada demo yang di tunggangi oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Irma.
Dalam grafis yang dibuatnya, BEM UI juga menilai bahwa revisi KPK membuat KPK menjadi lemah berdasarkan revisi undang-undang, kontroversi Firly Bahuri, sampai tes ahli status ASN.
“Revisi UUD KPK tidak bisa diartikan untuk melemahkan KPK, karena selama ini KPK juga terlalu superbody yang bisa menghitamkan dan memutihkan orang yang tidak baik. Jadi KPK tidak boleh berjalan sendiri karena mereka digaji oleh pemerintah, dan harus dikawal oleh rakyat dan tim yang bisa mengawasi," kata Irma.
“Saya mengira mahasiswa ini adalah anak-anak kreatif yang mencoba untuk melakukan kontrol sistem yang efektif pada pemerintah, hanya saja bahwa kritisi harus ada data. Tapi jika narasi-narasi yang kurang beradab juga kayaknya kurang pantas juga sebaga calon dari pemimpin masa depan,” ucapnya.
Irma juga mengatakan bahwa kritisi dari mahasiswa sebagai pembelajaran bagi pemerintahan dan seharusnya rektor tidak memanggil mahasiswanya untuk mencabut postingan, tetapi lebih baik diajak diskusi bersama.
(Selfiana)
