Herzaky Tanggapi Hasto soal PDIP Tutup Pintu untuk PKS Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi Hasto Kristiyanto soal sulit PDIP koalisi dengan PKS dan Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Tagar/Viva)

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan tidak etis para politisi sibuk berkasak-kusuk membahas pemilihan presiden 2024 di tengah pandemi. 

Herzaky mengatakan hal tersebut menanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut PDIP sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024. 

“Meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis,” ujar Herzaky kepada Tagar, Sabtu, 29 Mei 2021.

Pemilihan umum (Pemilu) masih tiga tahun lagi, kata Herzaky, apa pun bisa terjadi selama tiga tahun ke depan. 

Belanda masih jauh, pemilu masih tiga tahun lagi, dalam tiga tahun lagi itu segala sesuatu bisa terjadi, apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini,” kata Herzaky.


Perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah sangat disayangkan apabila dilakukan partai penguasa.


Ia menyampaikan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat adalah untuk membantu rakyat dengan gerakan nasional melawan pandemi Covid-19, termasuk peduli dan berbagi kepada masyarakat.

Herzaky juga menyampaikan Partai Demokrat telah mencatat lebih dari Rp 250 miliar yang telah disumbangkan dan disalurkan oleh para kader kepada masyarakat sepanjang pandemi ini.

“Bantu rakyat dalam peningkatan ekonomi dan akses pendidikan, baik melalui intensifikasi lapangan kerja dengan gerakan nasional bina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun gerakan nasional wifi gratis untuk pendidikan,” ucap Herzaky.

“Belanda masih jauh. Saat ini bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini,” katanya.

Partai Demokrat, kata Herzaky, mengimbau seluruh partai koalisi pemerintah mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo, menyukseskan program-program pemerintah pada masa pandemi hingga 2024.

“Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini,” kata Herzaky.

"Perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah sangat disayangkan apabila dilakukan partai penguasa," kata Herzaky. "Kebijakan Demokrat sekali lagi jelas dan nyata, bantu rakyat untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi dan ekonomi ini. Urusan 2024, urusan rakyat, rakyat nanti yang akan menentukan pilihannya.


PDIP Menutup Pintu untuk PKS dan Demokrat


Hasto KristiyantoSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Tagar/Antara/Reno Esnir)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring 'Ihwal Koalisi Menuju Pilpres 2024', Jumat, 28 Mei 2021, mengatakan partainya membuka diri untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan sejumlah partai lain dalam Pilpres. Tapi, PDIP menutup pintu koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Alasannya karena perbedaan ideologi.

"Kami membuka diri berkoalisi dengan Gerindra, Mas Muzani Sekjen Gerindra menyebut ada kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Bagi kami, karena ada kesamaan aspek ideologi, kedekatan kultural, hingga basis massa, itu juga menjadi pertimbangan," kata Hasto.

PDIP juga membuka pintu untuk Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena PDIP memiliki kedekatan secara kultural dan basis massa dengan tiga partai itu sehingga terbuka peluang untuk berkoalisi.

PDIP menutup pintu berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, kata Hasto, karena dinilai memiliki ideologi yang berbeda. "PDIP beda ideologi dengan PKS sehingga sangat sulit berkoalisi dengan PKS. Saya tegaskan sejak awal."

"Dengan Demokrat juga basisnya beda, partai elektoral. Kami partai ideologi yang bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA -nya berbeda. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan," kata Hasto. []


Berita terkait
Politikus Demokrat: KPK Tak Berdaya di Tangan Joko Widodo
Menurut Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman KPK mati kutu di bawah kepemimpinan Joko Widodo melihat kasus 51 pegawai KPK akan diberhentikan.
AHY Tiga Besar Capres, Demokrat: AHY Harapan Baru Rakyat
Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berada di urutan ketiga sebagai calon presiden 2024 dalam survei terbaru Akar Rumput Strategic Consulting.
SBY Mampu Hindarkan Diri dari Jebakan Isu Presiden 3 Periode
Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat Presiden RI, ketika muncul isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, SBY tidak tergoda.
0
Jalan Tol Serpong-Cinere Bayar Rp 11.000 Mulai 2 Juni
Jalan Tol Serpong-Cinere, ruas Seksi I Serpong-Pamulang mulai dikenakan tarif sebesar Rp11.000 untuk golongan 1 mulai Rabu, 2 Juni 2021.