Jakarta - Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah Presiden Jokowi telah menghabiskan anggaran Rp 90,45 miliar untuk membayar jasa influencer.
Baginya, di tengah pandemi Covid-19 ini idealnya pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya yang harus terentaskan dari jurang kemiskinan.
Ada anggapan bahwa pemerintah dan presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyat
"Saya tidak tahu apakah ada disorientasi dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga harus ada influencer?" kata Didik saat dihubungi wartawan, Minggu, 23 Agustus 2020.
Baca juga: Jokowi Bayar Influencer, KPK dan BPK Diseret-seret
Didik menyebut dalam kondisi ini seharusnya pemerintah mengutamakan penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, daripada membangun basis citra dengan jasa influencer.
"Kalau demikian adanya dan begitu besarnya dana untuk infuencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," ucapnya.
Terungkapnya aliran dana untuk bayar influencer juga mendapat kritik pedas dari Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Baca juga: Hindari Hoaks dan Fitnah, Jokowi Panggil Influencer
Ia mengaku geram begitu mengetahui temuan ICW perihal Pemerintah Joko Widodo menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 triliun untuk keperluan media sosial, di antaranya demi keperluan bayar jasa influencer.
Dia heran dengan adanya pemborosan dana sedemikian besar, lantaran pada saat yang bersamaan anggaran untuk lembaga riset yang sedang bekerja keras menyiapkan vaksin virus Corona saja hanya menerima anggaran sekitar Rp 5 miliar.
Ia menyebut, hasil kerja para peneliti vaksin sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19, ketimbang menghamburkan dana untuk sewa jasa influencer.
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra, daripada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 21 Agustus 2020.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan maksud pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para influencer di Istana Kepresidenan, dimaksudkan untuk menghindari berita hoaks dan fitnah.
Donny menyebut, pertemuan itu bukan hanya membahas promosi program pemerintah semata, melainkan juga membicarakan beberapa hal penting lainnya yang berhubungan dengan sosial media.
"Oh tidak (tidak hanya membahas promosi). Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder ya, termasuk influencer. Karena influencer adalah mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar," kata Donny saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Donny menerangkan, terdapat beberapa hal yang disampaikan presiden di hadapan para influencer. Mulai dari penyebaran informasi, hingga meredam berita hoaks yang kini masih marak beredar di tengah masyarakat.
"Apa yang mereka sampaikan pasti didengar orang banyak. Sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, dari pembunuhan karakter, menggunakan sosmed secara positif," ucap Donny. []
