Demokrat Jatim Belum Lakukan Penjaringan Cakada

Demokrat Jatim masih menunggu Juklak dan Juknis dari DPP Demokrat untuk menentukan apakah akan pelakukan penjaringan atau tidak.
Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (Foto: kab-limapuluhkota.kpu.go.id/Tagar/Ridwan Anshori)

Surabaya - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, sejumlah partai politik (parpol) sudah melakukan penjaringan calon kepala daerah (cakada), tidak demikian dengan DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim).

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio mengatakan, sampai saat ini partainya belum melakukan penjaringan cakada. Hal itu dikarenakan, Demokrat Jatim masih menunggu juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk tekhnis) dari DPP terkait penjaringan yang akan dilakukan.

“Apakah nanti kita akan membuka pendaftaran ataukah kita mendatangi dengan bertemu calon yang ada dan memiliki kans menang tinggi, semua tergantung DPP nantinya,” paparnya, Selasa 10 Desember 2019.

Renville mengatakan 19 DPC yang akan melakukan Pilkada juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan bakal calon yang ada. Termasuk melakukan pembicaraan non formal dengan parpol yang akan diajak koalisi nantinya.

Apakah nanti kita akan membuka pendaftaran ataukah kita mendatangi dengan bertemu calon yang ada dan memiliki kans menang tinggi.

"Kita juga saat ini melakukan survei di 19 kota/kabupaten yang akan gelar pilkada. Sehingga ketika juklak dan juknis turun kita bisa langsung kerja," ujarnya.

Berbanding terbalik dengan Demokrat, DPD Partai Golkar Jatim akan mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah pada Januari 2020. Rekomendasi juga akan mempertegas arah koalisi dengan parpol lain untuk menghadapi Pilkada serentak pada September 2020.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjutak mengatakan, hingga saat ini partainya masih melakukan penjajakan terhadap sosok bakal calon yang akan diusung. Selanjutnya dilakukan survei-survei kepada calon lainnya untuk menentukan kelayakan menjadi bakal calon kepala daerah, atau bakal calon wakil kepala daerah.

“Mudah-mudahan bulan Januari kita rekomendasikan sejumlah nama terkait koalisi parpol, dan figur yang akan menduduki nomor 1 (calon kepala daerah) dan 2 (calon wakil kepala daerah),” ujar Sahat.

Sahat menegaskan, Partai Golkar tidak pernah membuka pendaftaran bakal calon, baik di tingkat DPD tingkat I maupun tingkat II. Mengingat pendaftaran akan mengandung konsekuensi logis atau tidak bakal calon.

Dalam juklak DPP, Golkar lebih mengedepankan survei elektabilitas dan popularitas calon yang bakal diusungnya. Selain survei, Golkar juga menentukan koalisi dengan parpol lain karena menyangkut syarat utama untuk mengusung calon kepala daerah.

“Yang kedua adalah koalisi dengan parpol lain yang lebih penting. Kita survey bagus, elektabilitas bagus koalisi tidak bagus maka kursi kita tidak bisa mengusung calon kepala daerah,” tuturnya. []

Berita terkait
Tergiur Keuntungan, Petani di Sidrap Edarkan Sabu
Dari tangan dua pelaku, Polda Sul-Sel menyita 194,04 gram sabu.
Pencarian Korban Hanyut di Banyuwangi Masih Nihil
Pencarian hari ke dua terhadap dua korban hanyut di Pantai Trianggulasi TNAP Banyuwangi belum membuahkan hasil.
Gugatan Pencemaran Popok Ditolak Hakim PN Surabaya
Gugatan pencemaran popok Sungai Brantas dilayangkan kepada Menteri LHK, Menteri PUPR dan Gubernur Jatim