Demokrat: Arteria Dahlan Mengidap Sindrom Lupa Akut

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi tuduhan Arteria Dahlan terkait kritik pengecatan pesawat kepresidenan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Tagar/Demokrat)

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi tuduhan Arteria Dahlan kepada Demokrat terkait kritik pengecatan pesawat kepresidenan. 

Herzaky mengatakan Presiden Joko Widodo, Fraksi PDIP, dan tim suksesnya menolak pembelian pesawat kepresidenan oleh Presiden ke-6 RI pada tahun 2014.

"Pertama, publik mesti mengingat, kalau Presiden Joko Widodo, Fraksi PDIP, dan tim sukses Joko Widodo, menolak pembelian pesawat kepresidenan oleh Presiden ke-6 RI, Bapak SBY, pada tahun 2014. Kata Presiden Joko Widodo yang ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta, Fraksi PDIP yang diwakili Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait tim sukses Bapak Joko Widodo waktu itu, pesawat kepresidenan belum saatnya dibeli," ujar Herzaky melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 5 Agustus 2021.


Seharusnya setiap anggaran yang ada diutamakan untuk menyelamatkan nyawa dulu sudah anggaran terbatas, banyak hutang ini dana yang ada malah tidak digunakan untuk fokus menyelamatkan manusia.


Menurut mereka, kata Herzaky, lebih baik buat pendidikan dan kesehatan, atau buat mengelola bencana, bahkan mengusulkan untuk dijual kembali.

"Padahal, bagus mana APBN era Bapak SBY waktu itu dengan era sekarang? Publik kan tahu dulu kuat sekali keuangan negara kita. Kita juga belum dilanda pandemi seperti sekarang," kata Herzaky. 

Kemudian, lanjut Herzaky, pesawat tersebut baru dibeli pada masa pemerintahan SBY setelah 69 tahun merdeka. Menurut Herzaky sikap tersebut sangatlah visioner karena SBY memikirkan pemimpin setelahnya. 

"Lalu, baru di era Bapak Presiden SBY-lah, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan setelah 69 tahun merdeka. Betapa visionernya seorang Bapak SBY, membeli pesawat karena memikirkan keselamatan dan kepentingan presiden-presiden selanjutnya setelah Bapak SBY, yang dimulai dari Bapak Joko Widodo. Beliau pun hanya menggunakan beberapa bulan dan beberapa kali saja karena tidak setiap hari digunakan," ucapnya. 

Kedua, kata Herzaky, Arteria mengidap sindrom lupa dengan UU MD3. Menurut Hezaky, Arteria sedang bermimpi, karena DPR RI, termasuk Partai Demokrat ketika itu sudah membahas dan menyetujui pengecatan pesawat kepresidenan.

Nomenklatur pengecatan pesawat itu merupakan satuan tiga, dan berdasarkan UU MD3 DPR tidak bisa mengecek sampai ke satuan tiga.

"Selaku anggota Dewan yang terhormat, seharusnya Arteria sangat paham dengan UU MD3 yang layaknya buku panduan dasar anggota Dewan. Berlagak bahas-bahas prosedur administrasi hukum, tapi ternyata UU MD3 saja tidak paham, lalu sebar hoax Demokrat sudah menyetujui anggaran pengecatan pesawat itu," ujar Herzaky. 

Ketiga, Kalau memang paham proses administrasi hukum, kata Herzaky, mungkin Arteria baca dulu baik-baik UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. 

Ia mengatakan pemerintah itu bisa melakukan realokasi dan refokus anggaran negara untuk dipindahkan ke penanganan pandemi covid-19, termasuk anggaran buat cat pesawat bisa dialihkan ke anggaran untuk penanganan pandemi.

"Jadi, entah memang tidak paham, atau mau berbohong, ketahuan Arteria dan teman-temannya itu tidak benar kalau berdalih ini sudah dianggarkan sejak tahun 2019, lalu sah-sah saja digunakan anggarannya," katanya. 

Terakhir, lanjut Herzaky, pengecatan pesawat ini momentumnya sangat tidak tepat. Negara ini masih sekarat akibat penanganan Covid-19 yang seakan tidak terarah dan tidak ada peta jalan yang terukur. Anggaran untuk penanganan covid-19 masih banyak berhutang. Kekurangan oksigen masih terus terjadi, obat langka, vaksin malah kosong dimana-mana, dan masih banyak insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.

"Seharusnya setiap anggaran yang ada, diutamakan untuk menyelamatkan nyawa dulu. Sudah anggaran terbatas, banyak hutang, ini dana yang ada malah tidak digunakan untuk fokus menyelamatkan manusia," kata Herzaky. 

Ini menimbulkan kesan, kata Herzaky, kalau pemerintah ini entah memang tidak niat atau tidak fokus menyelamatkan nyawa rakyat selama pandemi.

"Jangan karena gagap dan gagal menangani pandemi ini, lalu menuduh pihak-pihak yang konsisten memperjuangkan nyawa rakyat seperti Partai Demokrat, hanya untuk mencari kambing hitam dan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah menangani pandemi," ucapnya. 

Menurutnya, publik juga sudah cerdas dan tahu, dan Demokrat selalu bersama rakyat sejak pandemi Covid-19. Dukungan nyata Demokrat, kata Herzaky, merupakan hasil nyata yang dirasakan rakyat. 

"Tuduhan apapun dari siapapun, apalagi seorang Arteria Dahlan, takkan bisa menghapus apa yang telah rakyat rasakan dari perjuangan Demokrat untuk rakyat," ujarnya. []

Berita terkait
Partai Demokrat: Rakyat Ingin Regenerasi Kepemimpinan
Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo mengatakan pesan terpenting dalam survei nasional adalah rakyat ingin regenerasi kepemimpinan.
Demokrat Kubu AHY Jangan Baper Terhadap Budi Arie Setiadi
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan Partai Demokrat kubu AHY jangan baper dengan tindakan Budi Arie Setiadi soal karikatur.
Partai Demokrat Jabar Laporkan Wamendes Budi Arie Setiadi
Partai Demokrat Jawa Barat melaporkan Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi ke Polda Jawa Barat, unggahan karikatur Budi di Facebook diduga fitnah.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.