Jakarta - Mayoritas Fraksi di DPRD DKI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik commitment fee atau uang muka penyelenggaraan Formula E yang telah dibayarkan sebesar Rp 560 miliar. Desakan itu muncul lantaran balap mobil bersekala internasional tersebut batal digelar pada Juni 2020.
Pengamat kebijakan publik Lisman Manurung berpendapat masalah ini harus segera dibawa ke rapat DPRD. Apalagi mayoritas fraksi DPRD menginginkan uang muka yang telah diserahkan ke Formula E Operations Limited (FEO) itu beralih ke anggaran penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di Jakarta.
"Perlu ada rapat antara DPRD dengan Pemprov DKI untuk menemukan solusi terhormat," kata Lisman kepada Tagar, Selasa, 5 Mei 2020.
Rakyat pembayar pajak berharap memburuknya kehidupan rakyat di level bawah harus betul-betul disikapi serius oleh DPRD dan Pemprov.
Lisman mengatakan rapat harus digelar terbuka meskipun menggunakan protokol jarak jauh. Pembahasan ini penting lantaran menyangkut duit rakyat dan masalah pandemi Covid-19 yang kini telah mematikan 414 orang di Jakarta.
"Rakyat pembayar pajak berharap memburuknya kehidupan rakyat di level bawah harus betul-betul disikapi serius oleh DPRD dan Pemprov," ujarnya.
Baca juga:
- Megawati Sentil Keras Anies Baswedan Soal Formula E
- Ancaman Mentah Anies ke Warga Nekat Nongkrong saat PSBB
"Tujuan uang segede itu harus diketahui secara terbuka. Apalagi dampak Covid-19 telah meruntuhkan sendi-sendi ekonomi rakyat," ucapnya.
"Dalam langkah menanggulangi meluasnya pengangguran, proyek-proyek yang akan jadi beban rakyat perlu ditinjau, dan dipertanggung-jawabkan," katanya.
Rute resmi Formula E di Jakarta. (Foto: Antara/HO/Penyelenggara Formula E)
Pengamat asal Universitas Indonesia ini berharap pembahasan bersama ini dapat digelar sebagai bentuk keprihatinan kepada rakyat. Di era digital seperti sekarang, anggaran sebesar itu sulit untuk ditutupi dari pantuan rakyat.
"Tentu hal terbaik yang ingin didengar rakyat, ada keprihatinan di pemprov DKI. Kan, rakyat juga mulai mengerti artinya transparan," ujarnya.
Dengan rapat terbuka itu, masyarakat bakal tahu siapa politisi atau pejabat yang enggan berpihak pada keprihatinan rakyat. Oleh karena itu, kata Lisman, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan legislator di Kebon Sirih siap duduk bersama demi memperjelas nasib duit rakyat tersebut.
"Itu yang perlu dibahas secara luas, biar rakyat tahu partai mana yang paling memahami mereka," katanya.
Sejauh ini fraksi-fraksi di DPRD mendesak Anies menarik uang muka formula E itu. Tapi fraksi PKS berbeda dari lainnya. Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Suhaimi mengatakan Pemprov DKI justru harus bersikap profesional dan menghormati perjanjian yang telah disepakati termasuk commitement fee.
