Dana PKH Rp 7 Miliar Mengendap, BRI Sampang Didemo

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera Sampang menggelar aksi demo di depan Kantor BRI.
Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Sampang menggelar aksi demo di depan Kantor BRI Cabang Sampang, Rabu 21 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Nurus Solehen).

Sampang - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Sampang menggelar aksi demo di depan kantor BRI Cabang Sampang, Rabu 21 Agustus 2019.

Aksi tersebut sebagai protes, lantaran pihak bank tidak mencairkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2017-2018.

Massa melakukan longmarch dari depan Pasar Srimangunan menuju kantor BRI tepatnya di Jalan KH Wahid Hasyim, Kecamatan Kota. Sembari berorasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan pernyataan dan protes terkait kinerja BRI dalam menyalurkan bantuan PKH.

Setelah sekitar 30 menit orasi berlangsung, pimpinan BRI Cabang Sampang, Imam Syafi'i Toha beserta staf menemui para pedemo dengan pengamanan polisi.

Tamsul selaku koordinator aksi mengatakan, ada sekitar 2.727 keluarga penerima manfaat (KPM) yang hingga ini tidak memiliki buku tabungan dan kartu ATM. Akibatnya, mereka tidak bisa mecairkan dana bantuan. Total dana bantuan PKH yang masih mengendap di BRI mencapai Rp 7 miliar.

Padahal sebelumnya, para pendamping PKH sudah berupaya mencairkan bantuan itu. Salah satunya, berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Sampang.

Kemudian, ditindaklanjuti ke Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai leading sektor program tersebut. Akan tetapi, upaya itu tidak direspons dengan baik pihak BRI sebagai penyalur.

"Pemerintah pusat menjadikan BRI sebagai mitra kerja dalam menyalurkan bantuan PKH kepada KPM. Karena itu, seharusnya BRI bisa bekerja dengan baik, profesional, dan proporsional. Karena itu menyangkut hak warga miskin di Sampang," ucapnya.

Menurut dia, BRI tidak konsisten dalam menyalurkan bantuan tersebut. Buktinya, secara mengejutkan badan usaha milik negara (BUMN) itu membuat buku tabungan dan ATM untuk KPM, dan dananya dicairkan tanpa sepengetahuan pendamping. Alasannya, untuk menghindari adanya gesekan di tengah masyarakat.

"Selama ini BRI selalu beralibi dan beralasan yang tidak masuk akal. Ini tentu sangat merugikan masyarakat. Mereka sudah lama menunggu apa yang menjadi hak mereka," katanya.

Kami berterima kasih kepada masyarakat. Karena dengan adanya aksi ini kami terbantu untuk menyelesaikan persoalan yang ada

Menurut dia, permasalahan terkait dengan tidak dicairkannya bantuan PKH bukanlah hal baru di Sampang. Tapi, sampai sekarang tidak ada upaya konkret dari BRI dan Dinsos setempat untuk menangani permasalahan tersebut. Bahkan, BRI terkesan mengambil manfaat dari program sosial itu.

"Kalau selama dua tahun bantuan tidak dicairkan. Lalu, dananya dikemanakan? Itu hak rakyat lho, BRI jangan main-main dengan anggaran negara," protesnya.

Pihaknya menuntut agar BRI segera bisa menyalurkan bantuan tersebut. Buku tabungan dan ATM yang sudah dicetak secepatnya diberikan kepada KPM. Pelayanan kepada warga penerima bansos PKH bisa lebih diprioritaskan. Sebagai BUMN, BRI hendaknya memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku tentang pelayanan pencairan dana bansos. Baik di kantor cabang maupun unit kerja.

"BRI dan Dinsos berkomitmen segera menyelesaikan persoalan ini. Kami akan tunggu niat baik itu, kalau komitmen itu dilanggar. Kami akan melakukan langkah yang lebih serius," tuturnya.

Anang Megacahyo, Dirtjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian sosial (Kemensos) RI menyampaikan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2016 lalu, ada beberapa KPM PKH di Sampang yang belum menerima buku tabungan atau rekening.

Pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan survei, dan meneliti ke sejumlah kecamatan di Sampang. Salah satunya, di Kecamatan Omben. Hasilnya, ada beberapa KPM di wilayah itu yang hingga ini belum menerima buku tabungan. Sehingga, pencairan bantuan tidak bisa dilakukan.

"Saat ini kami masih melakukan pemilihan dan identifikasi mana yang masih memenuhi syarat untuk disalurkan atau dikembalikan ke kas negara," terangnya.

Saat ini, pihaknya juga meneliti pembuatan buku tabungan yang dilakukan BRI dan disalurkan kepada warga tanpa sepengetahuan pendamping. Setiap unit kerja BRI sudah memiliki SOP yang mengikat.

"Apabila, ada yang proses pencairan PKH yang tak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami akan melayangkan rekomendasi kepada pimpinan bank untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Pimpinan BRI Cabang Sampang, Imam Syafi'i Toha mengaku baru menjabat sebagai pimpinan di BRI Cabang Sampang. Pihaknya berjanji akan berupaya menangani dan menyelesaikan persoalan dana bantuan PKH pada 2017-2018 yang belum dicairkan. Saat ini, ada 1.380 buku tabungan yang sudah dicetak dan disalurkan kepada KPM PKH.

"Kami berterima kasih kepada masyarakat. Karena dengan adanya aksi ini kami terbantu untuk menyelesaikan persoalan yang ada," katanya.

Pihaknya mengimbau kepada KPM PKH yang belum menerima buku tabungan agar berkoordinasi dengan pendamping. Dengan begitu, pencairan dana bisa dilakukan.

"Bagi KPM yang bekerja di luar negeri bisa membuat surat pernyataan atau mengirim pesan SMS ke BRI, bagi yang meninggal bisa diberikan kepada ahli waris. Dana pasti kami cairkan, saya jamin itu," tukasnya. []

Berita terkait
Kejari Sampang Periksa Puluhan Kepsek Kasus Fee Proyek
Kasus dugaan fee proyek SDN Banyuanyar 2 Sampang, yang melibatkan dua tersangka kini terus bergulir.
Kemensos Terapkan Aplikasi e-PKH
Kemenso mulai menggunakan aplikasi e-PKH untuk penyaluran tahap III keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.
Dugaan Korupsi PKH, Kadinsos Makassar Tak Terlibat?
Keterlibatan Kepala Dinas Sosial dalam kasus ini, lanjut dia, kemungkinan tidak ada.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.