Sampang - Dampak kekeringan cukup dirasakan masyarakat Kabupaten Sampang. Salah satunya, di Desa Tojunan, Kecamatan Robatal. Kekeringan yang melanda mengakibatkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Akibatnya, warga terpaksa menggunakan kubangan air kotor yang ada di sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Sedikitnya, ada dua titik kubangan yang tersisa. Padahal air tersebut sudah berubah warna.
Ali Wafa warga setempat menyampaikan, setiap tahun selama musim kemarau desanya selalu mengalami krisis air bersih. Sumur milik warga kering. Untuk bisa memenuhi kebutuhan air, warga harus membeli air tangki.
Kekurangan air mulai dirasakan sebelum Hari Raya Idul Adha. Untuk mendapatkan air bersih, ia membeli air Rp 300 ribu per tangki.
"Satu tangki berisi lima ribu liter dan bisa dipakai selama seminggu. Itu untuk memasak, mandi, mencuci, dan semacamnya," kata Ali Wafa kepada Tagar, Minggu 1 September 2019.
Jika tidak membeli air tangki, Ali harus bangun pukul empat pagi, mengambil air di sumur milik warga. Sementara jaraknya sangat jauh.
"Kalau sudah tidak punya uang untuk beli air tangki, kami terpaksa mandi dan mencuci dengan memanfaatkan kubangan air yang tersisa di aliran sungai," bebernya.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Sampang bisa memberikan perhatian terhadap warga di desanya dengan mendistribusikan bantuan air bersih selama musim kemarau. Karena tidak semua warga bisa membeli air tangki.
Bantuan droping air bersih dari BPBD hanya sekali. Padahal, kekeringannya berbulan-bulan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Anang Djoenaidi mengatakan, desa terdampak kekeringan berjumlah 67 yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah desa kekeringan di Kota Bahari bertambah dibandingkan tahun lalu yang hanya ada 42 desa.
"Setiap musim kemarau desa Tojunan, Kecamatan Robatal memang selalu mengalami kekeringan. Sumur milik warga kering. Desa yang paling banyak mengalami kekeringan itu di Kedungdung, Robatal, Karang Penang, dan Sreseh," ucapnya.
Program bantuan droping air bersih ke desa yang mengalami kekeringan sudah dilakukan. Pihaknya mendistribusikan air 6-12 tangki. Tiap desa dibantu tiga tangki air. Lokasi pendistribusian ditempatkan di rumah kepala desa, halaman masjid, lapangan, dan di tempat lain yang mudah dijangkau.
"Anggaran droping air bersih Rp 51 juta per desa. kami selalu berkoordinasi dengan camat dan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Program droping air bersih dilakukan sampai Agustus 2019," terangnya.
Anang tidak menampik jika bantuan droping air bersih tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Hal itu bukan disebabkan karena anggaran minim, melainkan jumlah personel dan armada terbatas.
"Kalau dibilang sudah mencukupi belum. Tapi itu sudah sesuai dengan kemampuan kami. Kami sudah mengajukan penambahan personel dan armada kepada pemkab dan Pemprov Jatim. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban," paparnya.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Sampang Shohebus Sulton mengatakan, bencana kekeringan bukan persoalan baru di Kota Bahari. Namun, hingga saat ini upaya penanganan yang dilakukan pemkab hanya sebatas jangka pende, yakni hanya berupa bantuan droping air bersih.
"Dropping air bersih kepada masyarakat tidak bisa menjamin kebutuhan warga terhadap air selama musim bisa tercukupi,” katanya.
Menurut dia, ada program strategis yang bisa dijalankan pemkab untuk bisa menangani persoalan kekeringan dan krisis air bersih, yakni program pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program tersebut tidak hanya menjadi solusi bagi pemkab untuk mengatasi kekeringan. Tetapi, juga masuk dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan.
Politikus asal Kecamatan Karang Penang itu juga mempertanyakan suplai air bersih dari Sumber Payung, Kecamatan Ketapang ke Kecamatan Robatal yang sampai saat ini belum lancar. Bahkan, airnya tidak mengalir. Padahal, selama ini pipa dari SPAM Ketapang sudah terpasang.
Dewan dua periode itu berharap agar penyaluran air melalui pipa SPAM dari Sumber Payung dioperasikan secara maksimal. Sehingga, saat musim kemarau warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih.
”Pipa SPAM sudah lama terpasang. Sekarang tinggal bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang memahami dan memprioritaskan program tersebut di wilayah rawan kekeringan,” tandasnya. []
Baca juga:
- Dana PKH Rp 7 Miliar Mengendap, BRI Sampang Didemo
- Kejari Sampang Periksa Puluhan Kepsek Kasus Fee Proyek
- Warga Sampang Tutup Jalan Berlubang Pakai Drum
