Surabaya - Sebanyak 29.166 sopir angkutan umum di Jawa Timur terkena dampak virus corona atau Covid-19 akan mendapatkan uang santunan senilai Rp 600 ribu per bulan. Santunan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.
Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Budi Indra Dermawan mengatakan santunan ini akan diberikan hingga tiga bulan ke depan. Ia menyebut, hal ini buah dari kerja sama Korps Lalu Lintas (Korlantas) dan BRI ini bukan berupa uang tunai.
Jadi mendapatkan ini adalah pengemudi setiap provinsi, bisa sopir bus, taksi, kernet, ojek pangkalan, maupun tukang becak.
"Ini berupa e-Money bisa dimanfaatkan para sopir untuk membeli sembako atau tarik tunai di ATM," kata Budi di Mapolda Jatim, Rabu 15 April 2020.
Budi menyampaikan, jumlah penerima bantuan di seluruh Indonesia tercatat ada 197 ribu pengemudi. Sedangkan di Jatim mencapai 29 ribu orang.
"Jadi mendapatkan ini adalah pengemudi setiap provinsi, bisa sopir bus, taksi, kernet, ojek pangkalan, maupun tukang becak. Untuk di Jatim jumlahnya 29.166 orang terbagi di 39 kabupaten dan kota," imbuh dia.
Budi menjelaskan syarat calon penerima santunan ini adalah mereka harus mengikuti pelatihan. Pelatihan terdiri dari protokol pencegahan virus corona, safety driving hingga safety riding.
"Latihan pertama bulan ini edukasi tentang Covid-19, bulan kedua edukasi keselamatan, bulan ketiga safety riding dan latihan dasar Bahasa Inggris," ujar dia.
Budi menjelaskan untuk mekanisme pelatihan akan dilaksanakan di masing-masing Polres Kabupaten atau Kota. Ia menegaskan pelatihan ini tetap mengedepankan physical distancing.
"Saat ini, banyak para sopir yang kini tidak bekerja karena sepinya penumpang. Untuk itu, kegiatan ini cukup bagus untuk para sopir," ucap dia.
Seperti diketahui, untuk tahap pertama pemberian bantuan, akan diberikan pada 15 April hingga 15 Mei. Tahap kedua pada 16 Mei hingga 15 Juni 2020 dan tahap ke tiga 16 Juni hingga 15 Juni 2020.
Pemkot Surabaya Gamang Ajukan PSBB ke Kemenkes
Pemerintah Kota Surabaya masih belum mengajukan PSSB meski saat ini warga yang dinyatakan positif virus corona atau covid-19 terus bertambah. Saat ini pihak Pemkot Surabaya, masih mengkaji mengenai penerapan PSBB. Sehingga hingga kini belum mengarah ke pengajuan hingga penerapan hal tersebut.
Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser mengatakan kajian tersebut salah satunya adalah soal penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, dan masih dalam batas pembahasan.
"Sampai sekarang PSBB masih belum diajukan ya, belum ada tindak lanjut dari pembahasan yang kemarin, masih dalam batas kajian itu belum sampai ke arah sana (pengajuan)," kata Fikser, Rabu 15 April 2020.
Fikser menjelaskan saat ini Pemkot Surabaya masih mempertimbangan sebelum menerapkan PSBB. Alasannya, masih banyak hal perlu dipersiapkan oleh Pemkot Surabaya apabila benar-benar melakukan tindakan tersebut.
Namun, sampai saat ini Fikser mengaku pihaknya juga masih melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Yakni dengan screening akses masuk di sejumlah wilayah di Surabaya.
"Yang harus dilakukan saat ini adalah penguatan ada di lokal-lokal. Seperti mengunci satu kawasan, karena ditemukan banyak kasus di sana," imbuh dia.
Fikser melanjutkan, Pemkot Surabaya juga terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim. Hal itu dilakukan di antara Gugus Tugas yang menangani tentang kesehatan atau kuratif. Namun soal pembahasan pengajuan PSBB hal itu belum dibicarakan.
"Pemprov dari Dinkes sudah melakukan komunikasi dengan Dinkes Surabaya, itu sering. Tapi mengenai PSBB belum sampai ke sana," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, meminta Kota Surabaya, dan kabupaten di sekitarnya, segera melakukan langkah terukur dan signifikan untuk menahan laju penularan virus corona (Covid-19) yang kian meningkat.
Khofifah juga masih menunggu langkah-langkah signifikan yang dilakukan oleh Surabaya, dan beberapa daerah di sekitarnya seperti Gresik, Lamongan, Sidoarjo.
Empat daerah tersebut menurut Khofifah, sudah masuk dalam empat besar daerah dengan kasus terbanyak Covid-19. Terutama pertama yakni Surabaya dengan 228 pasien positif, lalu Sidoarjo 45 pasien, Lamongan 25 pasien, dan Gresik 18 pasien.
"Kita sedang meminta untuk mendapatkan detail plan langkah pencegahan penularan ini secara terukur. Jadi kita menunggu langkah langkah yang terukur dari Surabaya Raya, apakah Surabaya Sidoarjo, Gresik atau Lamongan," kata Khofifah.
Khofifah mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi, dan mendapat kabar saat ini keempat daerah tersebut tengah melakukan persiapan teknis terkait PSBB. Ia juga menunggu hasil terkait persiapan rencana kesiapan empat daerah ini untuk melakukan PSBB. []
