Jakarta, (Tagar 3/11/2018) - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Jokowi tidak memberikan harapan palsu kepada korban gempa Lombok.
Pernyataan Dahnil tersebut menarik perhatian Anggota DPR Komisi XI Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate.
"Itulah yang sontoloyo, politisi sontoloyo kayak gitu tuh, asal jeplak, asal ngomong tanpa data. Program (bantuan sosial) Lombok maju pesat semuanya, pembangunan perumahan sudah berjalan. Dulu ya emergency relief (mengatasi tanggap darurat) dilaksanakan dengan baik. Presiden berulang-berulang kali ke sana. Setelah itu masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (pembangunan rumah) dilaksanakan dengan baik. Apalagi jelang musim hujan, tenda-tenda di sana dipersiapkan jangka panjang untuk keselamatan. Ini kan tidak tahu mereka. Itu namanya sontoloyo, asal ngomong," kata Johnny G Plate saat dihubungi Tagar News, Jumat (2/11).
Johnny mengatakan, pemerintah sudah menangani dan menjalankan bantuan terhadap masyarakat yang menjadi korban gempa di Lombok NTB beberapa waktu lalu. Dia sangat menyesali pihak-pihak yang hanya mengkritik pemerintah dalam hal bencana alam, khususnya gempa Lombok.
"Ya namanya bantuan iya tentu bergerak dan berjalanlah. Makanya pergi ke sana ke lokasi lihat secara keseluruhan kebijakan negaranya, penyerapan anggarannya apa-apa saja yang bekerja di sana. Jangan asal ngomong, tanpa data lagi. Itulah yang sontoloyo-sontoloyo seperti itu dapat merusak ruang publik. Tahapan pertama namanya tanggap darurat itu sudah ditangani dengan hebat dan luar biasa. Tidak saja luar negeri, tidak saja pemerintah, segala macam komponen masyarakat ikut ambil bagian. Saya nggak tahu yang sebelah ambil bagian atau nggak, atau cuman ngomong doang. Sampai tanggap darurat selesai, masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi ini baru dilaksanakan, betul dibangun dengan baik semuanya memang, bukan asal-asalan, itu dijalankan dengan benar," jelasnya.
Apa Sebelah Pergi ke Sana? Untuk Membantu atau Memprovokasi?
Untuk itu kata dia, siapa pun pihak-pihak yang ingin mengkritik pemerintah khususnya dalam bencana alam Lombok ini, jangan hanya sekadar bicara tanpa dasar, tanpa data. Hal itu karena yang dibutuhkan saat ini hanya bukti dengan kerja nyata.
"Semua yang bertindak tanpa dasar itu sontoloyo. Kita sekarang tidak butuh sontoloyo. Kita butuh kerja nyata. Kita butuh yang sejalan perkataan dengan perbuatan dan presiden melaksanakannya. Itu presiden loh, bukan capres, tapi sebagai presiden dia melaksanakan itu karena itu tugas presiden," ujarnya.
"Progres pembangunan fisiknya pun sudah berjalan dengan baik. Itu dana-dana cadangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dipakai kok itu di sana, dilaksanakan dengan baik. Bukan hanya itu, bahkan pihak swasta pun mengambil bagian (membantu) dan BUMN ambil bagian dengan membangun center untuk mereka menjelang hujan ini. Kalau bangun rumahnya lama, bangun centernya dulu supaya rakyat bisa tinggal dengan baik. Apa yang sebelah pergi melihat itu? Pergi mendatangi, bicara dengan masyarakat, atau pergi ke sana memprovokasi rakyat? Rusak kalau begitu. Itu rakyat di sana sedang susah, harusnya kita datang ke sana untuk membantu. Jangan diangkat menjadi alat politik. Isu politik tidak bertanggung jawab itu. Itulah yang sontoloyo seperti itu," paparnya.
Ia berharap kubu oposisi tidak menjadikan bancana alam sebagai alat politik. Apalagi menjelang Pilpres 2019 mendatang.
"Makanya jangan pergi ke sana (Lombok) hanya tanya satu dua rakyat. Apalagi dari kelompoknya sendiri, ya sudah begini jadinya. Itu namanya politisasi. Lihatlah secara keseluruhan, itu maksudnya," ungkapnya.
Tidak Etis, Bencana Bukan untuk Dimanfaatkan Dalam Kampanye
Pencairan dana bantuan bencana dari pemerintah ke berbagai lembaga dan kementerian terkait untuk rehabilitasi korban gempa Lombok. (Infografis:Tagar/N Yaqin)
Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai kubu oposisi lebih mengkritik pemerintahan Jokowi dalam bidang bencana alam dibandingkan dengan bidang lain. Itu karena menurutnya, isu mengenai bencana alam bisa mendapatkan perhatian lebih besar dari masyarakat.
"Menyerang Jokowi lewat bencana, itu karena merupakan isu sensitif. Iya itu langsung kena ke atensi publik. Isu bencana itu merupakan suatu isu paling mengena ke Jokowi. Artinya kalau di titik dalam bidang manapun itu kurang mempan," kata Wasisto Raharjo Jati saat dihubungi Tagar News, Jumat (2/11).
Dia juga memberikan alasan kubu oposisi lebih mengkritik Jokowi melalui bencana alam karena pihak oposisi ingin menunjukkan bahwa Jokowi bukan sosok pemimpin negara yang cakap.
"Saya pikir kenapa mereka menyerang lewat bencana, juga karena terkait isu utang dan bantuan. Itu isu sensitif yang langsung mengena kepada manajemen kepemimpinan. Kalau dilihat secara mikronya itu adalah untuk menunjukkan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang cakap dalam mengelola pemerintahan. Seperti itulah. Terutama dalam hal-hal yang mikro seperti ini," ujar Wasisto.
Ia mengatakan, mengkritik Pemerintah dengan isu bencana alam adalah tidak etis.
"Menurut saya kalau menyerang lewat bencana nggak etis loh sebenarnya. Ini kan berkaitan dengan penderitaan orang lain. Bencana itu kan karena faktor alam, bukan yang direncanakan atau buatan manusia. Kalau misalnya dikaitkan dengan seseorang itu sangat tidak pantas. Ini sama saja mengadu domba publik," ungkap dia.
"Saya pikir jadi oposisi harus yang konstruktif. Jangan menyerang isu yang seperti ini karena ini tentang kemanusian, bukan untuk jadi sarapan politik. Jangan terlalu goreng isu tentang kemanusian. Itu bukan ranahnya kampanye," ucapnya.
Menurutnya, oposisi seharusnya ikut turun tangan dan mengulurkan bantuan terhadap korban bencana alam.
"Saya pikir kalau mereka mau, harus turun tangan dong. Maksudnya mengulurkan bantuan. Itu lebih baik daripada membuat narasi yang seperti ini," tuturnya.
Rp 985,5 Miliar untuk Korban Gempa Lombok
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Pemerintah sudah menyiapkan dana yang dicairkan sebesar Rp 985,5 miliar untuk penanganan dampak gempa di Lombok NTB. Dana yang dicairkan terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Rp 428,1 miliar melalui sejumlah kementerian atau lembaga terkait.
Sri Mulyani mengatakan, pencairan dana yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni Rp 557,7 miliar untuk penanganan gempa lombok. Adapun penggunaan bantuan itu untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.
"Rp 557,7 miliar itu antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda," kata Sri Mulyani.
Dia juga memberikan rincian penyaluran dana bantuan dengan total Rp 428,1 miliar yang diteruskan ke sejumlah kementerian/lembaga. Berikut rinciannya:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile, dan school kit.
2. Kementerian PUPR Rp 176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dump truk, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.
3. Kementerian Sosial Rp 12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.
4. Kementerian kesehatan Rp 7,8 miliar untuk logistik kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya.
5. Kementerian ESDM Rp 1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
Dia menambahkan BNPB juga sudah melakukan proses pencairan dana Rp 1,2 triliun untuk bantuan pembangunan rumah korban. Bantuan tahap awal dialokasikan untuk 5 ribu rumah dan tahap kedua sedang dalam proses untuk membantu 5 ribu rumah lagi. Setiap rumah rusak berat diberi bantuan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.
Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus berkomitmen dalam menangani dan membangun kembali kehidupan di Lombok dan daerah yang terdampak bencana lainnya, dengan APBN sebagai instrumennya. []
