Denpasar - Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan informasi mengenai adanya kebijakan lokcdown alias penutupan seluruh wilayah di Pulau Bali oleh pemerintah daerah setempat, menyusul kian merebaknya wabah virus corona (Covid-19) di berbagai belahan dunia.
Informasi yang tersebar melalui platform media sosial dan grup-grup pesan singkat itu menyebutkan, Pemerintah Provinsi Bali bakal memberlakukan penutupan penerbangan domestik dan internasional oleh Pemerintah Provinsi Bali dari dan menuju pulau Dewata, mulai 25 Maret 2020 pukul 01. 00 Wita, hingga pkl. 06.00 Wita keesokan harinya, atau tanggal 26 Maret 2020.
Selain penerbangan, pemerintah disebut juga memberlakukan kebijakan penutupan kepada seluruh gedung usaha, toko, dan segala aktifitas di Bali.
Suasana jalan Seminyak, Kuta, Bali, setelah merebaknya virus corona di berbagai belahan dunia, Sabtu, 14 Maret 2020. (Foto: Tagar/Nila Sofianty)
Cek Fakta
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang konfirmasi Tagar di kantornya pada Sabtu, 14 Maret 2020 memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Manurut dia, pemerintah daerah setempat sama sekali belum mengeluarkan kebijakan mengarah ke penutupan wilayah atau lockdown.
"Tidak ada itu, Pemprov Bali belum memutuskan seperti itu. Baru kemarin Satgas Penanggulangan Covid 19 rapat untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil terkait penanganan dan pencegahan virus Corona ini," kata Dewa Indra kepada Tagar, Sabtu, 14 Maret 2020.
Dewa mengatakan, kebijakan penutupan bandara merupakan bagian dari penyambutan hari raya Nyepi yang bakal berlangsung pada 25 Maret 2020. Pada hari itu, masyarakat memang diminta untuk menghentikan segala aktifitasnya demi kekhusukan umat Hindu yang menjalani prosesi keagamaan tersebut.
"Itu kan dalam kaitannya dengan Hari Raya Nyepi. Seharian masyarakat Bali tidak melaksanakan aktivitas, penerbangan tutup, toko tutup, masyarakat pun tidak bepergian dan bekerja. Siaran TV, radio sampai internet pun tidak aktif," kata dia.
Selain menjelaskan alasan penutupan segala aktifitas di Bali, Dewa juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing dengan sejumlah isu yang beredar di media sosial, serta mencari rujukan informasi dari sumber yang kredibel.
Sementara kepada para penyebar hoaks, Dewa meminta agar tidak menjadikan isu virus corona sebagai teror dan ketakutan dan bahan olok-olok atau kelakar. Terlebih, kabar bohong tersebut dikaitkan dengan ritual keagamaan.
"Sebaiknya hal-hal seperti ini jangan dimanfaatkan sebagai bahan bercanda. Bisa membuat masyarakat jadi tambah panik di tengah persoalan merebaknya virus Corona," kata dia.
Dewa Indra mengatakan, ada lima hal yang menjadi garis besar dan mendesak yang harus segera dilakukan oleh Satgas Covid 19 Pemprov Bali. Yakni peningkatan kapasitas penanganan penyakit, khususnya di fasilitas kesehatan di rumah sakit, demi mengantisipasi peningkatan eskalasi penyebaran virus corona.
Kedua, memastikan ketersediaan sarana yang berkaitan dengan pencegahan dan penularan COVID-19 seperti masker, hand sanitizer dan disinfektan. Ketiga, kata Dewa Indra, adalah peningkatan kapasitas deteksi dini dan pencegahan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan.
"Karena virus ini datang dari luar. Kalau pintu masuk aman, risiko bisa dieliminir," kata dia.
Selanjutnya yang keempat, peningkatan upaya pengendalian penyebaran virus dengan melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak.Kelima, menggencarkan kampanye dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
"Pejabat publik seperti Gubernur, Bupati/Walikota bisa membuat video durasi pendek untuk memberi informasi terkait virus corona (Covid-19) dan cara pencegahannya. Sebab penyakit ini bisa dikendalikan melalui PHBS," kata dia.
Baca juga: Pasien Positif Corona di Indonesia 96 Orang, 5 Wafat
Dewa Indra mengatakan, lima hal itu nantinya akan dijabarkan dalam rencana operasional yang lebih teknis untuk memulihkan psikologis masyarakat dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan Covid-19. []
