UNTUK INDONESIA
Calon Sekda Dairi Diduga Intervensi Pemenang Proyek
Salah seorang calon Sekda Dairi diduga melakukan intrevensi pemenang proyek di Kabupaten Pakpak Bharat.
Marulak Siahaan, pegiat anti korupsi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. (Foto: Tagar/Istimewa).

Dairi - Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi, akhir bulan lalu.

Dari lima calon yang mendaftar, tersisa tiga calon, untuk melangkah ke tahap berikutnya. Mereka, Budianta Pinem, sekarang Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat, pangkat Pembina Tingkat I (golongan IV/B).

Kemudian, Mordehai Orba Suntuk Manik Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat, pangkat Pembina Utama Muda (golongan IV/C).

Selanjutnya, Leonardus Sihotang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi, pangkat Pembina Utama Muda (golongan IV/C).

Satu dari ke tiga calon tersebut, Budianta Pinem, diragukan integritasnya untuk mendukung program Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.

Hal itu dikatakan pegiat anti korupsi di Dairi, Marulak Siahaan, Kamis 5 Desember 2019.

Disebut, Budianta Pinem terindikasi tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Pasalnya, Budianta yang notabene Inspektur itu, diduga mengintervensi penentuan rekanan pemenang proyek di Kabupaten Pakpak Bharat.

"Kita punya bukti rekaman pembicaraan, durasi sekitar 1 jam 29 menit, kita duga antara Pak Budianta dengan tiga anggota ULP (Unit Layanan Pengaduan) dan salah satu asisten," kata Ketua ICW Kabupaten Dairi-Kabupaten Pakpak Bharat itu.

Ditambahkan Marulak, sebagai Inspektur, Budianta harusnya melakukan pengawasan, mencegah terjadinya prosedur yang melanggar aturan, yang dapat mengakibatkan terjadinya korupsi.

"Bukan malah mencampuri penentuan pemenang lelang. Itu kan mengakibatkan proses lelang tidak sesuai prosedur. Itu kan bisa mengarah pada dugaan adanya indikasi suap di situ. Maka integritas beliau untuk pemberantasan korupsi, patut diragukan," katanya.

Terkait isi rekaman yang bapak maksud saya tidak tahu

Kepada Tagar, Marulak memaparkan beberapa kutipan pembicaraan dalam rekaman itu.

"Tidak bisa juga memang kita hilangkan kepentingan itu. Jadi maksud saya, kita lelang ini. Kalau untuk memenuhi itu, apa kira-kira saran kalian, kalian sampaikan ke saya. Apa yang mau saya lakukan, kalian kasi masukan, saya lakukan."

"Nah, terkait dengan bagaimana memuaskan orang tadi, nanti kan masuk dari OPD-OPD. Nanti saya sampaikan kepada kalian, mungkin begini: pak asisten, untuk pekerjaan ini siapa? Trus di dalam prosesnya kalian yang menilai nanti. Kita komunikasi. Pak, itu tidak bisa kita menangkan, misalnya... Siapakah yang dibikinnya jadi...apa istilahnya... pengantin berikutnya, itu kan kalian nanti yang tau. Apa yang mau kalian laporkan kepada saya, saya ikut terlibat."

"Ini kan masalah harga. Apa kalian ajukan kepada saya. Sekarang saya menawar ini. Katakanlah dari (Rp) 2 miliar contohnya... (Rp) 2 miliar contoh, kemudian saya turunkanlah 10%. Artinya kan (Rp) 1,8 (miliar). Ternyata dihajar orang saya (Rp) 1,7 (miliar) dia nawar. Kira-kira di situ mana peran kalian."

"Kebetulan yang (Rp) 1,8 (miliar) ini yang sudah kita niatkan. Itu bagaimana? Apa memang gak bisa?"

"Kalaulah sama-sama sempurna, kalian cari titik salahnya di sana, kan ada itu."

Terkait pembicaraan dalam rekaman itu, Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat, Budianta Pinem, dikonfirmasi lewat WhatsApp, Rabu, 4 Desember 2019, tidak menjawab.

Setelah dua tanda centang berwarna biru, foto profil yang ada pada saat pesan dikirimkan, hilang.

Sementara Manotar Silalahi, dikonfirmasi Kamis, 5 Desember 2019, mengaku tidak tahu.

"Rekaman yang mana ini, Bang. Saya gak pernah tau tentang rekaman dan belum pernah saya dengar apa isi rekamannya," katanya melalui WhatsApp.

Senada, Tumpal Manik juga mengatakan belum mendengar rekaman itu. "Pagi pak, saya tidak ingat dan belum mendengar rekaman itu. Terkait isi rekaman yang bapak maksud saya tidak tahu," tulis Tumpal dalam pesan WhatsApp.[]

Berita terkait
Ribut di Golkar Reda, Pimpinan DPRD Dairi Dilantik
Setelah melalui proses panjang, karena polemik di internal Partai Golkar, tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Dairi 2019-2024 dilantik.
Bupati Dairi Lantik 9 Kasek Meski Dinilai Tak Layak
Sembilan orang kasek dilantik Bupati Dairi meski tidak memenuhi kriteria.
Formasi CPNS Dairi 285, Pendaftar Tembus 17 Ribu
Minat menjadi CPNS di Dairi, Sumatera Utara sangat tinggi. Jumlah pendaftar mencapai hampir 60 lipat dari kebutuhan.
0
DAU Dipotong 35 Persen, DPRD: Pemko Siantar Lalai
Anggota DPRD Kota Pematangsiantar kesal kinerja Wali Kota Hefriansyah tak optimal yang mengakibatkan DAU dipotong.