Jakarta - Pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat dan masyarakat harus siap untuk hidup berdampingan dengan virus tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan persiapan proses transisi dari pandemi ke endemi. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan terus mengakselerasi laju vaksinasi di seluruh daerah di Tanah Air.
“Sebagai salah satu proses transisi untuk hidup bersama Covid-19, telah diputuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan Level PPKM dari Level 3 ke Level 2 dan Level 2 ke Level 1 di Jawa-Bali,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terkini, Senin, 13 September 2021, malam, secara virtual.
Presiden Jokowi meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Sukoharjo, di SMAN 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Senin, 13 September 2021 (Foto: setkab.go.id - BPMI Setpres/Rusman)
Luhut menegaskan, untuk bisa turun dari Level 3 ke Level 2, cakupan vaksinasi dosis pertama daerah tersebut harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) harus mencapai 40 persen. Sedangkan untuk bisa turun dari Level 2 ke Level 1, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen.
“Untuk kota-kota yang saat ini berada pada Level 2 akan diberikan waktu selama dua minggu untuk dapat mengejar target pada poin di atas. Jika tidak bisa mencapai maka akan dinaikkan statusnya kembali pada Level 3,” tegasnya. Menko Marves menyampaikan, pencapaian target cakupan vaksinasi tersebut sangat penting karena vaksinasi telah terbukti menekan risiko keparahan dan kematian jika terpapar Covid-19, terutama bagi para lansia.
“(Vaksinasi) sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian, terutama para lansia. Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi adalah salah satu kunci utama dalam fase hidup bersama Covid-19,” tegasnya.
Tambahan indikator vaksinasi dalam evaluasi PPKM tersebut, ungkap Luhut, juga dikarenakan masih banyaknya stok vaksin yang belum disuntikkan di sejumlah daerah di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau vaksinasi yang digelar di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, 10 September 2021 (Foto: setkab.go.id - BPMI Setpres/Rusman)“Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi,” ujarnya.
Selain meningkatkan cakupan vaksinasi, terang Menko Marves, pemerintah juga terus meningkatkan penerapan 3T (testing, tracing, dan treatment) termasuk penanganan isolasi terpusat (isoter) yang optimal sebagai bagian dari strategi transisi dari pandemi ke endemi.
“Isoter ini menjadi sangat penting. Nanti orang-orang yang kena pada status hitam di PeduliLindungi akan kita segera tangani. Di mal misalnya, kalau diperiksa itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan ke orang-orang lain,” ujarnya.
Strategi yang ketiga adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) yang tinggi didukung oleh implementasi skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
“Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini,” tandasnya. (DND/UN)/setkab.go.id. []
Jokowi Minta Pemda, TNI dan Polri Tingkatkan Cakupan Vaksinasi
Per 23 Agustus 2021 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 90 Juta Dosis
Sampai 23 Mei 2021 Vaksinasi Capai 24,81 Juta Dosis Vaksin
Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Skala Nasional Tembus 50 Juta
