Surabaya - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas angkat bicara soal Ketua KPK terpilih, Irjen Pol Firli Bahuri.
Busyro menyayangkan kalau KPK dipimpin oleh polisi yang masih aktif. Independensi KPK akan hilang secara perlahan-lahan, jika Firli tidak menanggalkan jabatannya di Polri.
"KPK secara perlahan akan mati seperti menggunakan kursi listrik dan disetrum perlahan-lahan, tapi lama-lama mati juga. Independensi sebagai budaya asli KPK akan hilang," kata Busyro, di Surabaya, Sabtu 14 September 2019 malam.
Busyro menceritakan saat dirinya memimpin KPK. Di mana saat itu ada 26 penyidik KPK dari polisi aktif. Namun dirinya melobi Kapolri saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi Timur Pradopo untuk mencopot keanggotaan 26 polisi yang menjadi penyidik. Akhirnya Timur Pradopo menyetujui pencabutan keanggotaan mereka.
"Untuk menjaga independensi, beberapa penyidik dari Polri harus menanggalkan keanggotaannya ketika ingin menjadi pegawai tetap KPK," paparnya.
Sementara siapapun presidennya adalah petugas parpol. Elite parpol pasti mempunyai kepentingan bisnis
Busyro juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK No 30 Tahun 2002. Meskipun Jokowi tidak menyetujui beberapa poin dalam draf revisi. Namun revisi UU tetap dapat melemahkan KPK, karena ada tiga poin yang dibiarkan masuk dalam draf.
Tiga poin yakni pembentukan Dewan Pengawas KPK, kewenangan SP3 untuk menghentikan kasus, dan mengubah status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"KPK akan terbunuh kalau pegawainya harus ASN. Dalam UU, KPK mempunyai hak sendiri untuk merekrut pegawai berbasis pada masyarakat," ujarnya.
Masyarakat sipil yang akan menjadi pegawai KPK teelebih dulu dilatih untuk menjadi periset, penganalisis, dan penyidik. Training-nya pun harus latihan mental dengan melibatkan Kopassus. Hasil pelatihan itu pegawai bisa independen.
Terkait keberadaan dewan pengawas yang dibentuk oleh presiden, Busyro menilai tidak mempunyai tujuan pembentukan yang jelas. Dewan pengawas tidak ada urusannya dengan DPR dan pemerintah.
"Dewan pengawas ini dibentuk oleh presiden. Sementara siapapun presidennya adalah petugas parpol. Elite parpol pasti mempunyai kepentingan bisnis," pungkasnya.[]
