Pematangsiantar - Direktur Eksekutif Jokowi Watch (JW) Tigor Doris Sitorus mengaku memiliki pilihan tersendiri untuk calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pengganti Jenderal Idham Azis. Namun, sosok yang ia pilih bukan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
Pasalnya, Agus Andrianto patut disoroti dengan adanya laporan dari Joko Pranata Situmeang dan partner di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berupa dugaan gratifikasi saat Agus masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Asal jangan orang yang bermasalah seperti Pak Agus. Siapa saja bisa. Kalau yang kita ikuti selama ini, bisa saja yang Kapolda sekarang
"Asal jangan orang yang bermasalah seperti Pak Agus. Siapa saja bisa. Kalau yang kita ikuti selama ini, bisa saja yang Kapolda sekarang," katanya dihubungi Tagar, 15 Juni 2020.
Baca juga: Komjen Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK
Menurutnya, bursa calon Kapolri akan bertambah dua orang lagi. Pasalnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, dan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) Komjen Pol Didid Widjanardi akan pensiun.
"Artinya pada saat nanti pemilihan Kapolri itu, sudah ada bertambah dua orang lagi karena ada yang mau pensiun. Kapolri sudah mau ganti Januari, September sampai November ada dua orang yang mau pensiun. Dua orang yang pensiun itu kan bakalan diisi oleh bintang dua sekarang. Nah itu sudah masuk sebagai kompetitor lagi itu," ujarnya.
Lantas dia mengunggulkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo menjadi sosok yang mumpuni menjadi Kapolri. Namun, amat disayangkan kans Listyo terganjal dengan persoalan agama.
"Kita lihat sih banyak juga yang menonjol, seperti yang kemarin kita lihat ada Listyo Sigit Prabowo terganjal agama, artinya jangan adalagi seperti itu. Kita sudah selesai dengan agama," ucapnya.
Baca juga: Bukti Baru Dugaan Gratifikasi Komjen Agus Andrianto
Terkait laporan dugaan gratifikasi Agus Andrianto, dia meminta agar KPK membeberkan duduk perkara di hadapan publik. Pasalnya, persoalan ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia.
"Kalau menurut saya, supaya clean and clear, jajaran KPK harus memperjelas dulu posisi Agus Andrianto. Memang ada pelanggaran hukum enggak," kata Tigor.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan gratifikasi yang diterima pada saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.
Menurut Joko Pranata Situmeang, selaku pelapor kepada Tagar mengatakan, gratifikasi telah diterima Agus pada saat menghadiri acara pernikahan adik ipar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani pada 22 Juni 2019.
Wakil Ketua Bidang Advokasi BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) DPC PDIP Kota Medan. (Foto: Tagar/Fernandho Pasribu)
"Dalam acara tersebut beliau didaulat sebagai saksi dari pernikahan adik ipar Bupati Tapteng tersebut," katanya di Gedung KPK, Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2020.
Kuasa hukum Ametro Adiputra Pandiangan ini menjelaskan, Agus menerima fasilitas penggunaan pesawat khusus (carter) saat menghadiri pesta pernikahan tersebut. Bahkan diyakini biaya penggunaan pesawat tersebut cukup mahal.
"Di mana beliau hadir di Tapteng itu menggunakan pesawat carter dan kita sudah mencari info di lapangan bahwa biaya pesawat tersebut berbiaya US 8.000 per jam. Belum termasuk waiting time," ujarnya.
Kemudian, pada Rabu, 11 Maret 2020, mereka kembali membawa bukti baru terkait dugaan gratifikasi Agus Andrianto.
Wakil Ketua Bidang Advokasi BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) DPC PDIP Kota Medan itu menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan bukti-bukti baru yang menjadi temuan mereka.
"Maka dari itu kita kembali mengantarkan bukti-bukti baru (dugaan gratifikasi (Agus Andrianto) atau bukti tambahan, di mana bukti yang kita antarkan ke KPK ini adalah manifes penumpang pesawat dengan registrasi: VP-CGO, Type: GLEX," katanya di gedung KPK. []
