BPJS Naik Lagi, Airlangga: Demi Keberlanjutan

Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung mulai Juli 2020.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: [email protected])


Jakarta - Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung mulai Juli 2020. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kenaikan tersebut dimaksudkan  untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Airlangga mengatakan meskipun terjadi kenaikan iuran, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), khususnya peserta mandiri kelas III BPJS.

Untuk itu, ada iuran yg disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi

Baca Juga: Batal Naik, April Iuran BPJS Kesehatan Balik ke Awal 

“Tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, ada iuran yang disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan,” ujar Airlangga  dalam konferensi pers melalui telekonferensi video di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Airlangga, terdapat dua kelompok peserta BPJS Kesehatan. “BPJS Kesehatan itu selalu ada dua, ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran, dipotong untuk iuran, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan diperlukan subsidi pemerintah,” ujar mantan Menteri Perindustrian itu.

BPJS KesehatanPetugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). (Foto: Antara/Risky Andrianto)

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 34 Perpres tersebut, diatur mengenai besaran iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp 150.000. Iuran ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 80.000. Kemudian, iuran peserta mandiri kelas II menjadi Rp 100.000 dari Rp 51.000. Iuran peserta mandiri kelas III tetap sebesar Rp 25.500 karena pemerintah memberikan subsidi Rp 16.500 dari Rp 42.000.

Pasal 34 ayat 6 Perpres tersebut menjelaskan, ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah untuk peserta mandiri kelas III menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Baca Juga: Dampak Setelah Premi BPJS Kesehatan Batal Naik

Pada akhir 2019, pemerintah juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran tersebut. []

Berita terkait
PA 212 Minta Pemerintah Setop Ibu Kota, Bebaskan BPJS
Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengeluarkan maklumat yang meminta Presiden Jokowi dan DPR menghentikan pembahasan ibu kota baru dan pembebasan BPJS.
Profil Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan
Fachmi Idris dua periode menjabat Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ia seorang dokter dan aktivis Indonesia. Ini profil lengkapnya.
Pembatalan Kenaikan BPJS Butuh Landasan Hukum Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan ada landasan hukum baru usai pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Mahkamah Agung.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.