BPJamsostek Rangkul Badan Usaha Nagari di Sumbar

Badan Usaha Milik Nagari (BUMnag) di Sumatera Barat dirangkul untuk terdaftar dalam kepesertaan BPJamsostek.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis menyerahkan santunan kepada anak yatim di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis, 12 Maret 2020. (Foto: Tagar/Rifa Yanas)

Tanah Datar - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mencatat 27.116 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebar di seluruh Indonesia selama 2019. Sebagai penggerak ekonomi desa, pegiat UMKM yang bernaung di BUMDes perlu mendapat jaminan sosial.

"Dari jumlah itu, baru 875 BUMDes terdaftar sebagai peserta BPJamsostek," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis di Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis, 12 Maret 2020.

Ada semangat pemberdayaan hingga lapisan terbawah di tingkat desa atau nagari. Kami ingin setiap orang berdaya.

Lembaga negara yang kini dipanggil BPJamsostek itu menggelar sosialisasi program yang diikuti sekitar 175 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) se Sumbar.

"Ini menyelaraskan momentum fastabiqul khairat (berlomba dalam kebaikan). Sama-sama menysiarkan kebaikan bagi masyarakat indonesia. Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada sektor mikro, salah satunya BUMnag atau di wilayah lain Indonesia namanya BUMDes," katanya.

Ilyas mengklaim, sosialisasi ini menjadi yang pertama di tahun 2020 untuk kawasan Sumatera. Dia menargetkan tiga tujuan utama dapat tercapai, seluruh peserta yang hadir mendapatkan atensi pentingnya perlindungan jaminan sosial, mendapatkan informasi besarnya manfaat dan mengenalkan strategi perluasan kepesertaan melalui Agen Perisai.

"Virus Covid-19 mempengaruhi situasi perekonomian nasional, bisa jadi ikut mempengaruhi tingkat kabupaten. Jika sakit, akan ditangani oleh BPJS Kesehatan. Namun adakalanya risiko yang menimpa namanya sakit di bidang usaha. Seperti risiko kecelakaan, tidak mampu lagi bekerja layaknya usia muda. Nah resiko ini porsinya BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.

Setiap perusahaan maupun pemberi kerja harus memberikan hak pekerjanya. Jika tidak mengikutkan program jaminan sosial, maka hak para pekerja itu harus ditanggung oleh pemberi kerja.

"Iuran program BPJamsostek itu sangat terjangkau. Manfaatnya sangat besar. Akhir tahun 2019 lalu, presiden mengeluarkan peraturan bahwa manfaat program kami harus dinaikkan. Misalnya, beasiswa anak ahli waris kini sudah ditanggung hingga kuliah," katanya.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Bidang Kepesertaan Program Khusus Achmad Hafiz mengatakan launching perdana di Sumbar ini menandai tingginya perhatian Presiden Jokowi kepada sektor UMKM.

"Ada semangat pemberdayaan hingga lapisan terbawah di tingkat desa atau nagari. Kami ingin setiap orang berdaya. Dengan perlindungan jaminan sosial, diharapkan usaha BUMNag makin menggeliat," katanya.

Menyinggung program Agen Perisai, Hafiz menyebut terinspirasi dari sebuah perusahaan terkenal asal Negeri Sakura, Jepang. Strategi marketing yang dipercayakan untuk menambah jangkauan kepesertaan ini diharap akan sukses secara perlahan di tahun mendatang.

"Desa Pariangan dinobatkan sebagai desa terindah di dunia, kami ingin meningkatkannya menjadi desa paling sejahtera di dunia. Kami ingin hadir membawa tujuan itu. Semoga kesempatan ini menjadi awal yang baik untuk mewujudkan itu," katanya.

Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanah Datar Helvy Rahmy Harun melihat besarnya manfaat jaminan sosial ketenagkerjaan yang merupakan hak seluruh tenaga kerja. Surat Edaran (SE) Bupati Tanah Datar tentang pendaftaran diri dan pekerja sebagai peserta jaminan sosial sudah dikeluarkan.

Penerapan kepatuhan dan sanksi untuk pengembangan manfaat, kata Helvy, juga sudah digagas. Yaitu dengan mempersyaratkan kepesertaan bagi perusahaan yang ada dan terdaftar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker).

"Bahkan, seluruh tenaga honorer non ASN sudah diikutkan, begitu juga seluruh wali nagari dan perangkatnya. BUMNag memang belum, tentu dengan sosialisasi ini akan didengar langsung oleh pengurusnya. Insyallah, Nanti akan segera diikutkan," katanya.

Terpisah, Deputi Direktur Wilayah Sumbar-Riau, Pepen S Almas mengatakan agenda ini akan segera disusul untuk disosialisasikan di tempat lain wilayah kerjanya.

"Target kami 100 persen BUMnag di Sumbar yang ikut acara ini mau menjadi peserta. Coverage kepesertaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) masih di angka yang kecil. Maka ke depan memang tantangan terbesar di sektor BPU. Begitu juga Agen Perisai, terus kami rekrut. Saat ini baru ada di 10 kantor cabang dengan rata-rata ada lima orang Agen Perisai yang bergerak mendatangkan kepesertaan," katanya. []

Berita terkait
Mayoritas Pekerja Padang Panjang Nihil BPJamsostek
Mayoritas pekerja swasta di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, belum terdaftara dalam BPJamsostek.
Perampungan Stadion Utama Sumbar Butuh Rp 105 Miliar
Perampungan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat membutuhkan anggaran Rp 105 miliar.
Empat Tokoh Agam Berpeluang Besar di Pilgub Sumbar
Pemilihan kepala daerah Sumatera Barat 2020 semakin menarik. Apalagi, empat nama calon gubernur dan wakil gubernur sama-sama berasal dari Agam.