Biosecurity Indonesia Lemah, Bangsa Harus Bersatu Lawan C-19

Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyebut penanganan Covid-19 amburadul menjadi bukti bahwa biosecurity Indonesia lemah.
Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta. (Foto: Dokumen Sukamta)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyebut penanganan Covid-19 amburadul menjadi bukti bahwa biosecurity Indonesia lemah. Untuk menutupi kelemahan itu, dia meminta seluruh elemen bangsa untuk bersatu menangani persoalan corona di Tanah Air.

Sukamta menegaskan, sikap ini dilandasi atas beberapa data dan fakta yang terjadi di Indonesia.

Sejak awal Covid-19 muncul di Wuhan, saya sudah memperingatkan pemerintah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia

"Pertama, Indonesia belum memasukkan biosecurity dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Akibatnya tidak ada lembaga khusus yang menangani biosecurity di Indonesia sehingga ketika Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, tidak ada langkah-langkah jelas dalam mencegah masuknya virus tersebut," kata Sukamta kepada Tagar, Senin, 28 September 2020.

Dia menjelaskan, pada poin kedua menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian dari Global Health Indexs (GHI), nilai Indonesia dalam biosecurity mendapatkan skor 8 dari rata-rata skor biosecurity dunia yaitu 16. Menurutnya, angka itu membenarkan beragam kejadian di lapangan ketika melakukan pencegahan Covid-19 memiliki pola yang tidak jelas.

"Ketiga, faktor kesiapsiagaan kondisi darurat kesehatan Indonesia juga lemah. Mulai dari respons terhadap suatu penyakit atau virus hingga pelatihan berkala dalam menghadapi kondisi darurat. Maka tidak mengherankan GHI memberikan skor nol pada pelatihan berkala dalam rencana respons terhadap suatu penyakit atau virus dan skor 12,5 pada perencanaan responsnya. Skor Indonesia masih dibawah dari rata-rata skor respons dunia mencapai 16,9," ujarnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti tentang pengendalian penyebaran virus corona dan ketersediaan peralatan kesehatan sebagai bagian dari mempertahankan kedaulatan negara.

"Sejak awal Covid-19 muncul di Wuhan, saya sudah memperingatkan pemerintah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia namun pemerintah malah menggencarkan kampanye untuk menarik wisatawan luar negeri. Koordinasi dan kebijakan dalam pengendalian virus kita lemah. Banyak yang terlibat namun ego sektoralnya kuat," katanya.

Selanjutnya, Sukamta juga mendorong Kementerian Pertahanan, TNI, dan Badan Intelijen Negera (BIN) untuk berperan aktif menangkal masuknya virus corona ke Indonesia.

"Alasannya Covid-19 ini sejak awal kemunculan, kemudian penyebaran dan karakteristik virus mengarah ke senjata biologis. Maka sudah menjadi tugas Kemhan, TNI, dan BIN untuk mengantisipasinya, sebagaimana ditegaskan di dalam UU no 23 th 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara," ucap Sukamta.[]

Berita terkait
Komisi VIII DPR Soroti Penanggulangan Bencana di Indonesia
Komisi VIII DPR RI menilai penanggulangan bencana di Indonesia belum melibatkan kelompok rentan.
Rizal Ramli: Indonesia Sudah Resesi Sejak Kuartal II 2020
Ekonom senior Rizal Ramli menilai sebenarnya Indonesia sudah mengalami resesi sejak kuartal II 2020.
Bicara Papua, Silvany Pasaribu Bungkam Vanuatu di Sidang PBB
Indonesia melalui Silvany Pasaribu memakai hak jawabnya untuk membungkam Vanuatu. Vanuatu lagi-lagi membawa isu Papua untuk menyerang pemerintahan.
0
Kekurangan Pekerja di Bandara Australia Diperkirakan Samapi Tahun Depan
Kekurangan pekerja di bandara-bandara Australia mulai bulan Juli 2022 diperkirakan akan berlanjut sampai setahun ke depan