Cirebon - Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui empat bank negara bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dengan suku bunga rendah, dapat menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi Nasional. Harapan ini disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI dan BUMN di Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 7 Februari 2020.
Menurut Hero-sapaan akrab Herman Khaeron- plafon KUR bisa dinaikkan tentunya dengan penambahan modal dari pemerintah. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI sedang mengkaji agar KUR dapat menjadi bagian dari SDGs sehingga bisa mendapatkan tambahan modal dari luar negeri.
"Kami sedang mengkaji bersama untuk bagaimana KUR ini menjadi bagian dari instrumen SDGs yang juga nanti butuh capital dari luar (negeri), sehingga hasil kajian dan tata cara mekanismenya nanti diperdalam," kata Hero.
Supaya, benar-benar memberikan keuntungan bagi rakyat, dan tidak menjadi beban utang negara dan bagi generasi yang akan datang, lanjut politisi Demokrat ini.
Tidak hanya masalah KUR, Komisi VI DPR RI juga saat ini tengah melakukan pendalaman BUMN yang bergerak di bidang pangan yang saat ini sedang mengalami kesulitan finansial, regulasi dan performa.
Dari informasi dan indikator yang diperoleh Komisi VI DPR RI BUMN yang sedang mengalami kesulitan itu yakni Sang Hiyang Sri, Pertani, Perinus, dan Bulog. "BUMN pangan ini sedang mengalami kesulitan finansial regulasi yang belum mendukung serta strategi yang mampu menjadikan mereka sebagai penopang ketahanan pangan Indonesia," ungkap Hero
Karena itu Hero berharap pemerintah harus hadir di tengah-tengah usaha apa lun yang berorientasi kepada kepentingan rakyat Indonesia. Komisi VI DPR RI, lanjut Hero, tengah melakukan pendalaman untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi BUMN pangan ini. []