Oleh: Lestantya R. Baskoro*
Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin kini resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lima tahun ke depan mereka menahkodai negeri berpenduduk 260 juta lebih ini menuju yang dicita-citakan the founding fathers: negara adil makmur dan melindungi segenap rakyat. Cita-cita yang hingga kini, apa boleh buat, masih “jauh panggang dari api.”
Sejumlah tantangan terbentang di depan Jokowi dan Ma’ruf: pertumbuhan enonomi yang belum memuaskan, jumlah pengangguran sekitar tujuh juta orang, radikalisme yang bersembunyi di mana-mana, serta korupsi yang bak patah tumbuh hilang berganti --para koruptor dan calon koruptor yang seakan ada di setiap proyek apa pun.
PR besar tersebut memerlukan tim kerja yang solid, satu komando: para pembantu presiden yang dalam sistem presidensial disebut kabinet. Jokowi menamakan kabinetnya, periode 2014-2019, sebagai Kabinet Kerja dan jargon yang kerap ia pekikan: kerja, kerja, kerja!
Seperti lima tahun silam -dan sesuai tagline kerja, kerja, kerja!- Jokowi juga segera mengumumkan susunan kabinetnya. Hanya berbeda dengan yang lalu, penyusunan kabinet periode 2019-2024 praktis berjalan mulus. Lima tahun silam penyusunan kabinet terlihat demikian “keras” tarik ulurnya. Kita ingat, kader PDIP, Maruarar Sirait yang sudah berada di sekitar Istana saat Jokowi mengumumkan kabinetnya dan disebut-sebut akan menjadi menteri, “tereliminasi” di saat-saat akhir.
Dengan merangkul erat partai yang memiliki suara ketiga terbesar di parlemen itu, bisa disebut Jokowi praktis tak memiliki “musuh” di parlemen
Berbeda dengan sebelumnya, kabinet Jokowi kali ini juga diisi kader dan tokoh partai yang pada pemilu lalu menjadi lawan Jokowi dan partai pendukungnya. Partai Gerindra bisa jadi mendapat sedikitnya dua kursi. Dengan merangkul erat partai yang memiliki suara ketiga terbesar di parlemen itu, bisa disebut Jokowi praktis tak memiliki “musuh” di parlemen -kecuali Partai Keadilan Sejahtera. Dari sisi perimbangan politik, sebenarnya ini tak sehat. Partai propemerintah terlalu dominan. Dalam pemerintahan demokratis, di belahan dunia mana pun, diperlukan oposisi kuat untuk mengontrol pemerintah -juga dalam pembentukan undang-undang dan peraturan.
Sejumlah wajah baru, yang jumlahnya lebih dominan, akan segera menjadi pembantu Jokowi. Sejumlah menteri, juga yang lima tahun ini merebut hati rakyat, tak lagi duduk di kabinet. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kemungkinan besar “ditenggelamkan,” diganti wajah baru -dan besar kemungkinan “orang partai.”
Penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Kita berharap Jokowi, kendati mengakomodasi partai pendukungnya, tetap mengedepankan integritas dan profesional sebagai syarat anggota kabinetnya. Untuk penegakan hukum, kita juga mengingatkan Jokowi atas janjinya menunjuk jaksa agung bukan dari kalangan partai.
Jokowi, kendati dalam pidato pelantikan sebagai presiden tidak menyinggung perihal pemberantasan korupsi, kita berharap tetap memiliki komitmen kuat mendukung pemberantasan korupsi. Karena, tanpa itu, keinginannya menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional, seperti yang diucapkan dalam pidato pelantikannya, tak akan tercapai.
*Penulis: Pengamat Hukum.
