UNTUK INDONESIA
Benarkah Setya Novanto Pindah ke Lapas Penjagaan Ketat?
Terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur. Benarkah lapas itu memiliki penjagaan ketat?
Terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto (tengah) berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Setya Novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. (Foto: Antara/Reno Esnir).

Jakarta - Terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur di Bogor dari Lapas Sukamiskin di Kota Bandung. Lapas tempat Novanto yang dipenuhi terpidana teroris tersebut disebut-sebut memiliki penjagaan ketat.

Kepala Lapas Kelas III Gunung Sindur, Sopiana, menyebutkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lapas Gunung Sindur tetap sama. Dikatakannya tiap lapas di Indonesia tidak memiliki SOP berbeda.

"Sebetulnya kalau SOP-nya kurang lebih sama," kata Sopiana di Bogor, dikutip Antara pada Sabtu 15 Juni 2019.

Dipindahkannya Novanto ke Lapas Gunung Sindur lantaran kepergok pelesiran di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketika itu, dokumentasi memperlihatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut ke sebuah toko bangunan.

Novanto tampak mengenakan kemeja lengan pendek dengan muka tertutup masker sementara rambutnya tak terlihat lantaran memakai topi hitam.

Mantan Ketua DPR itu dipindahkan keluar Lapas Sukamiskin menggunakan mobil ambulans sekitar pukul 22.30 WIB, Jumat malam 14 Juni 2019. Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, Liberti Sitinjak mengaku Lapas Gunung Sindur memiliki pengamanan yang super ketat.

"Menurut hemat saya, ini perlu dilakukan untuk sementara sebelum saya bisa melaporkan ke Menteri, saya lakukan tindakan ini dulu," kata dia pada Jumat malam 14 Juni 2019.

Liberti menegaskan tindakan Novanto yang berkeliaran sebuah toko bangunan yang berada di Padalarang merupakan pelanggaran berat. Sebab itu pihaknya mengambil tindakan tegas. 

Baca juga: 

Berita terkait
0
PKS Jabar Menilai Perbaikan Rumdis RK Berlebihan
Komisi IV dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menilai proyek perbaikan rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlebihan.