Jakarta - Edhy Prabowo sedang menjadi sorotan publik, karena kajiannya terhadap beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Keberanian Edhy Prabowo merupakan fenomena yang langka karena melawan kecintaan publik terhadap Susi Pudjiastuti.
Kebijakan KKP tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, termasuk kebijakan pelarangan penangkapan benih lobster yang dibuat pada era menteri Susi Pudjiastuti. Keberaniannya memunculkan berbagai reaksi, pro dan kontra.
"Keberanian Edhy Prabowo merupakan fenomena yang langka karena melawan kecintaan publik terhadap Susi Pudjiastuti yang populer dikalangan masyarakat pada saat itu," ucap Ketua Umum (Ketum) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Corneles Galandjindjinay.
Popularitas Susi Pudjiastuti tidak bisa dipungkiri atas bantuan pihak media baik cetak maupun elektronik yang secara terus menerus melakukan pemberitaan.
Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan akan melakukan revisi terhadap beberapa kebijakan KKP yang tidak pro bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Corneles menyampaikan kritikan kepada Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini. Menurut dia, Edhy tidak berpihak pada kemiskinan masyakarat di Pesisir.
Corneles mengatakan dasar kekecewaannya kepada Edhy Prabowo yang berhalangan hadir pada acara Seminar Nasional di Sibolga, Edhy malah menunjuk salah satu pejabat KKP untuk mewakilinya.
"Adakah unsur kesengajaan yang dilakukan agar komunikasi Edhy Prabowo dengan pejabat KKP menjadi tidak harmonis sehingga konsentrasi kerja–kerja KKP menjadi tidak fokus?" ucapnya.
Pemerintah Tidak Berpihak Pada Masyarakat Pesisir
Realitas kehidupan masyarakat pesisir saat ini masih cenderung lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah perkotaan (daerah yang memiliki berbagai akses bantuan pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan permodalan).
Keempat akses tersebut merupakan akses fundamental untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun belum optimal dirasakan membuat masyarakat pesisir sampai saat ini masih tertinggal.
Program pemerintah selama ini mengarah pada ketidak-berpihakan kepada masyarakat pesisir, hal ini sangat kontras kita lihat. Contoh ketidak-berpihakan pemerintah kepada masyarakat pesisir yaitu disparitas alokasi kuota BBM Bersubsidi (pemakaian BBM Bersubsidi untuk kapal nelayan lebih kecil dibandingan dengan pemakaian kendaraan bermotor).
Selain itu, disparitas penerima bantuan perumahan subsidi (bantuan rumah subsidi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat pesisir), dan disparitas penerima akses permodalan usaha kecil-menegah (masyarakat pesisir sering ditolak oleh bank BUMN karena dianggap tidak bankable).
"Deskripsi ini cukup memperlihatkan bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) selama ini belum optimal dalam keberpihakan pada masyarakat pesisir," ujar dia.
Saat ini, lanjut dia, KKP sedang menjadi sorotan masyarakat karena akan mengevaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 yang diterbitkan pada era Susi Pudjiastuti.
Setelah mendengarkan banyak pihak, Edhy Prabowo akan mengevaluasi Permen KP tersebut. Evaluasi Permen KP nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, menambah pelaku usaha perikanan yang melibatkan masyarakat pesisir, ekspor komoditas perikanan meningkat, dan industrialisasi perikanan dapat hidup di kabupaten/kota pesisir.
Bila harapan ini terwujud, maka seiring berjalannya waktu dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya pembudidaya lobster lokal. []
