Edhy Prabowo Serap Pro-Kontra Ekspor Benih Lobster

Menteri Kelaupan dan Perikanan Edhy Prabowo meninjau dan berdialog dengan nelayan KJA Lobster di Lombok Timur. Ini harapan nelayan Lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja dan berdilaog dengan para petani lobster di Lombok pada Kamis, 26 Desember 2019. (Foto: Tagar/Dok. Humasprov NTB)

Lombok - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo meninjau dan berdialog dengan nelayan keramba jaring apung (KJA) lobster dan bawal di Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Edhy juga berkunjung ke Pelabuhan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah.

Selain meninjau budidaya lobster Menteri Edhy yang ditemani Gubernur NTB, Zulkieflimansyah pada Kamis, 26 Desember 2019 itu juga menggelar dialog dengan para petani lobster.

Dalam dialog tersebut, sebagian besar nelayan lobster menginginkan agar benih lobster tidak diekspor. Sebab, aktivitas ekspor tersebut akan merugikan para petani lobster yang ingin membudidayakannya.

Niat saya begitu jadi menteri, Permen 56 ini niatannya akan dievaluasi.

Kelompok nelayan juga meminta agar Menteri Edhy melakukan revisi Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster. Mereka mengaku, Permen tersebut membatasi aktivitas pembudidayaan lobster yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka.

Harapan para petani tersebut disambut positif oleh Menteri Edhy. Ia meminta nelayan lobster untuk kembali menggiatkan aktivitas pembudidayaan. Karena itu, Edhy melarang masyarakat untuk mengekspor bibit lobster dan berjanji akan melakukan revisi Permen tersebut setelah melakukan tinjauan lapangan.

"Niat saya begitu jadi menteri, Permen 56 ini niatannya akan dievaluasi," jelasnya disambut tepuk tangan masyarakat.

Selama ini, ia sering mendengar bahwa memang ada yang melakukan ekspor benih lobster. Alasannya, karena ada anggapan bahwa masyarakat tidak bisa membudidaya. Namun, setelah melihat langsung budidaya tersebut, ia menegaskan untuk tidak melakukan ekspor.

"Kalau bisa dibudidayakan, untuk apa kita ekspor. Kalau bapak ibu mau membudidayakan, kita kasih jalan," tegasnya seraya mengatakan bahwa ia diminta Presiden untuk membangun komunikasi seluas-luasnya dengan para nelayan. Sehingga, tidak ada lagi pera nelayan yang mengeluh bahkan menderita.

Hanya saja, lanjut Edhy, pembudidayaan itu perlu diatur dan dikontrol untuk menghindari munculnya berbagai penyakit dan kepunahan lobster.

"Tadi Pak Abdullah (salah satu petani lobster) berkomitmen, kalau hasil budidaya sebesar ibu jari, maka sebagiannya akan dilepas ke alam. Ini untuk menghindari kepunahan bibit lobster di laut," ungkapnya.

Karena itu, untuk kelangsungan dan kebersihan laut, ia mengajak masyarakat untuk menjaga laut dari berbagai sampah, terutama sampah plastik.

Edhy juga melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan ini merupakan lokasi terakhir ia berkeliling di Lombok untuk hari ini. Dikatakan Edhy, apa yang dialami oleh para nelayan terkait budidaya dan ekspor lobster sudah didengar sejak ia menjadi pimpinan komisi VI DPRI lalu.

Namun berbeda dengan keinginan petani lobster di Lombok Timur. Di Lombok Tengah, justru para penangkap benih lobster menolak keras pelarangan ekspor benih lobster. Sehingga, para nelayan meminta kesempatan agar keran ekspor dibuka dengan alasan bahwa hanya itu mata pencaharian mereka.

"Beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah bapak ibu semua," katanya menjawab dua opsi kelompok petani yang berbeda tersebut.

Sesuai data yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, potensi lobster di NTB cukup besar. Bahkan, sebelum dikeluarkannya Permen KP 56 tahun 2016, benih lobster yang bisa ditangkap oleh masyarakat mencapai 5,5 juta ekor pertahun.

Selain lobster, NTB juga memiliki potensi udang yang cukup besar. Potensi lahan tambak yang dimiliki saat ini mencapai 50,330 hektare. Sehingga dibutuhkan pengembangan industri cold storage udang. Begitu juga dengan rumput laut, yang memiliki potensi lahan budidayanya sekitar 25,206 Ha. []

Berita terkait
Ritual Masyarakat Adat Bayan Lombok Tolak Bencana
Masyarakat adat Bayan Lombok Utara (NTB) melakukan Sidekah Turun Ton, yakni upacara permohonan dilimpahkan rezeki dan keselamatan dari bencana.
4.000 Keluarga Terdampak Gempa Lombok Terima Bantuan
Sebanyak 4.000 keluarga terdampat gempa Lombok mendapatkan bantuan nontunai dari Palang Merah Indonesia (PMI).
Rumah Adat Bayan di Lombok Utara Hangus Terbakar
Rumah adat Bale inan Menik di kecamatan Bayak Lombok Utara hangus terbakar Jumat, 20 Desember 2019 dini hari.
0
5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Hunian di Sentul
Selain Bekasi dan Tangerang Selatan, Bogor menjadi kota incaran para pemburu hunian di sekitar Jakarta. Simak 5 hal ini yang perlu diperhatikan.