Akhirnya, Vaksin Berbayar Dibatalkan Setelah Menuai Protes

Vaksin berbayar akhirnya dicabut dan dibatalkan. Hal itu diputuskan Presiden setelah muncul tanggapan dan protes dari masyarakat.
Pramono Anung. (Foto: Tagar/Setkab)

Jakarta - Vaksin berbayar akhirnya dicabut. Hal itu diputuskan setelah muncul tanggapan dan protes dari masyarakat. Untuk itu, Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, menyatakan vaksin berbayar dibatalkan.

Awalnya, PT Kimia Farma hendak membuka program vaksinasi gotong royong mandiri menggunakan vaksin Sinopharm. "Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme gratis seperti sebelumnya," ujar Pramono.

Harga vaksin tersebut adalah Rp 879.140. Detilnya, pembelian vaksin Rp 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp 117.910 per dosis. Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin sebesar Rp 643 ribu dan dua kali layanan vaksinasi Rp 253.820.

"Yang berkaitan dengan vaksin gotong royong mekanismenya tetap melalui perusahaan. Nanti perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan," papar Pramono. Artinya, menurut Pramono, mekanisme untuk seluruh vaksin baik gotong royong maupun yang sekarang berjalan digratiskan.


Pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman.


"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada," ungkap Pramono. Presiden Jokowi pun disebut melarang seluruh menteri dan kepala lembaga untuk bepergian keluar negeri.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena sesuai bidang tugasnya. Lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin Presiden," tutur Pramono.

Diketahui saat pandemi ada sejumlah menteri yang melakukan perjalanan keluar negeri, misalnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Prancis pada akhir Juni 2021.

Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri pertemuan G20 di Italia juga pada akhir Juni 2021. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura pada 13 dan 14 Juli 2021.

"Dengan tingginya angka pasien isoman maka pada kementerian dan lembaga diminta proaktif membuat isoman pada kementerian dan lembaga masing-masing," ungkap Pramono. Untuk kementerian dan lembaga yang besar atau pemerintah daerah yang punya anggaran besar maka minimum dapat membuat tempat isoman bagi 300-500 pasien.

"Tapi harus dipersiapkan secara baik. Kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman," kata Pramono. []



Baca juga


Berita terkait
Vaksinasi Gotong Royong Komitmen Kadin Indonesia Percepat Vaksinasi Nasional
Kadin Indonesia mengapresiasi upaya dan kerja keras pemerintah dalam memenuhi ketersediaan vaksin untuk masyarakat
Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar
Presiden Jokowi membatalkan mekanisme vaksinasi Covid-19 secara berbayar yang akan disalurkan oleh Kementerian BUMN lewat PT Kimia Farma
1,4 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia
Sebanyak 1,4 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinopharm tiba di Indonesia untuk dukung Vaksinasi Gotong Royong
0
Akhirnya, Vaksin Berbayar Dibatalkan Setelah Menuai Protes
Vaksin berbayar akhirnya dicabut dan dibatalkan. Hal itu diputuskan Presiden setelah muncul tanggapan dan protes dari masyarakat.