UNTUK INDONESIA
Belasan Pocong Demo di Kejati Sumatera Utara
Belasan orang mengenakan kostum pocong mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.
Massa ketika melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Sumatera Utara, Kamis 23 Januari 2020. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Belasan orang mengenakan kostum pocong mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara di Jalan AH Nasution, Kota Medan, Kamis 23 Januari 2020.

Para 'pocong' yang mengenakan kain kafan warna putih dan bagian mata dihitami itu, menamakan diri Korps Bumi Balakka Raya (KBBR) menyerukan kepada Kepala Kejati Sumatera Utara, untuk mengevaluasi Kepala Kejari Padang Lawas Utara (Paluta) beserta jajarannya.

Munculnya desakan itu dikarenakan adanya anggaran yang janggal dari 386 desa di Kabupaten Paluta, berupa anggaran sosialisasi penyuluhan hukum dan memorandum of understanding (MoU) mencapai Rp 1,4 miliar.

Koordinator aksi, Sandi Kurniawan Harahap menyebut dugaan perampokan dana desa yang masuk ke Paluta, dengan dalih sosialisasi penyuluhan hukum dan MoU melibatkan Kejari Paluta.

"Setiap desa melakukan kegiatan yang sama di seluruh desa di Paluta. Isi dari APBDes itu adalah hasil dari kesepakatan dan musyawarah masyarakat desa. Coba kita buka bersama akal sehat kita semua, apa mungkin dari 386 desa yang ada, punya kesepakatan dan hasil musyawarah masyarakat yang sama. Apa manfaat kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum dan MoU yang anggarannya Rp 4,2 juta ditambah Rp 3,8 juta per desa, sehingga menelan anggaran miliaran rupiah itu," tegas Sandi.

Selain dari kejanggalan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum dan MoU yang tertampung di dalam APBDes, massa juga menduga dalam pelaksanaannya di beberapa titik, dibuat secara gabungan dalam satu kecamatan, dijadikan satu kegiatan dengan honor narasumber yang sama.

Banyak yang amburadul, kenapa bisa begitu, bukankah prosesnya tugas dan fungsi TP4D ikut serta di dalamnya

"Diduga ada permainan asal-asalan demi untuk meraup keuntungan dalam melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum itu, tujuan dan manfaatnya tidak jelas, ditambah lagi proses yang tidak pas. Kejati Sumatera Utara harus evaluasi kinerja Kepala Kejari Paluta, kita juga minta Kejagung dan Kejati Sumatera Utara untuk menurunkan bagian pengawasan ke Paluta. Ini semua demi supremasi serta netralitas hukum di Paluta," tandas dia.

Dia menyebut, Kejari Paluta seharusnya menjadi pencegah dan penindak, namun justru diduga telah ikut serta menjadi bagian dari pelaku korupsi

"Betapa tidak, ada banyak kejanggalan dalam hal berbagai kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN yang pada prosesnya para oknum dari Kejari Paluta ikut serta di dalam kejanggalan tersebut," kata Sandi.

Kejanggalan itu bisa dilihat dan dinilai oleh massa berdasarkan proyek yang bersumber dari APBD di Paluta yang didampingi tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) Kejari Paluta.

"Banyak yang amburadul, kenapa bisa begitu, bukankah prosesnya tugas dan fungsi TP4D ikut serta di dalamnya dari tahapan awal sampai akhir dan selesai pengerjaannya," ucap Sandi.

Sedangkan Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara, Sumanggar Siagian menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi dari massa aksi.

"Kita akan melakukan cek dan ricek kebenaran informasi dari massa aksi, berdasarkan versi mereka, bahwa ada APBDes yang digunakan untuk sosialisasi penyuluhan hukum di Paluta, inilah akan kita tindak lanjuti, dalam waktu dekat akan kita cek kebenarannya," kata Sumanggar.[] 


Berita terkait
Buruh Cantik Demo di DPRD Sumut Tolak Upah Rendah
Puluhan buruh cantik yang bersatu dalam serikat pekerja rumahan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara.
Polda Sumut Tangkap Pembunuh 1 Keluarga di Pakistan
Polda Sumatera Utara bersama intel Satuan Brimob mengamankan terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Pakistan.
Ini Motif Paman Dibunuh Keponakan di Paluta
Pria warga Kabupaten Padang Lawas Utara, tewas dibacok karena diduga mencoba memperkosa istri keponakannya.
0
Satu Pelajar SMPN 1 Turi Sleman Belum Ditemukan
Dua korban berhasil ditemukan. Sampai saat ini sembilan korban yang sudah ditemukan. Masih satu korban yang masih dalam pencarian.