Jakarta – Rezim pemimpin Belarus yang otoriter, Alexander Lukashenko, menanggapi putaran terakhir sanksi Amerika Serikat (AS) dengan meminta Washington agar mengurangi staf kedutaannya di Minsk menjadi lima orang pada 1 September 2021.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Belarusia, Anatol Hlaz, dalam sebuah wawancara yang dipasang di situs web kementerian pada 11 Agustus 2021, mengatakan Minsk juga telah mencabut persetujuannya atas penunjukan Julie Fisher sebagai Duta Besar AS untuk Belarus.
"Dengan mempertimbangkan bahwa Belarus telah kehilangan kepercayaan pada pemerintahan AS saat ini, kami menangguhkan kerja sama di semua proyek, hibah, dan program baru yang dikoordinasikan oleh pemerintah AS sampai kepercayaan tersebut kembali," kata Hlaz dan menambahkan bahwa Minsk berhak mengambil tindakan tambahan di masa depan.
Fisher, Duta Besar AS pertama untuk Belarus sejak 2008, dikonfirmasi oleh Senat pada Desember 2020 tetapi tidak bisa melaksanakan jabatannya di Minsk karena pemerintah Belarus menolak visanya.
Wawancara Hlaz muncul setelah Amerika, Inggris, dan Kanada mengumumkan sanksi perdagangan dan keuangan baru terhadap Belarus pada 9 Agustus 2021, peringatan pertama pemilihan presiden yang memperpanjang kekuasaan Lukashenka selama beberapa dekade dan memicu gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah tuduhan pemungutan suara itu dimanipulasi.
Lukashenko, yang berkuasa sejak 1994, menanggapi protes-protes dengan melancarkan tindakan brutal. Lebih dari 32.000 orang telah ditahan, ribuan dipukuli oleh polisi di jalan-jalan dan dalam tahanan, dan dalam banyak kasus diduga disertai penyiksaan. Para pemimpin oposisi dipenjarakan atau dipaksa melarikan diri.
Sebagai tanggapan, Amerika, Uni Eropa, Kanada, Inggris, dan negara-negara lain telah menjatuhi Lukashenko, lingkaran dalamnya, dan perusahaan Belarus dengan beberapa putaran sanksi, membuat orang kuat Belarus terisolasi secara internasional, dan semakin bergantung pada dukungan Rusia (my/jm)/voaindonesia.com/id. []
