Jakarta- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabali memperingatkan Majelis Ulama Idonesia (MUI) dalam menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Teguran ini disampaikan usai mendengar pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengenai Wapres dalam polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Tahan-tahan sedikit itu pernyataan, apalagi Pak Muhyiddin yang menilai Ma'ruf Amin. Dia kan bekas ketua MUI yang ditakdirkan oleh Allah menjadi wapres. Jadi nggak boleh begitu," kata Ngabalin kepada Tagar, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.
Menurut politisi Golkar ini, Wapres Ma'ruf Amin juga merupakan seorang ulama. Sementara ulama merupakan warisan para nabi.
"Mulutnya ulama itu ialah representasi mulut nabi, kalau menilai (ulama) tidak baik itu jangan," katanya
Mulutnya ulama itu ialah representasi mulut nabi, kalau menilai (ulama) tidak baik itu jangan
Baca juga:
- MUI Sedih Ma'ruf Amin Diarahkan Jokowi Soal RUU HIP
- RUU HIP, MUI: Kami The Real Protectors of Pancasila
- Aksi MUI Tolak RUU HIP, Ngabalin: Di Mana Otaknya?
Pada 20 Juni 2020, di hadapan peserta seminar web, Wakil Ketua Umum MUI mengungkapkan rasa penyesalannya terhadap sikap Ma'ruf Amin. Muhyiddin mengaku sedih Ma'ruf Amin ingin mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk mengundang petinggi ormas Islam.
"Yang kita sangat sedihkan Ketua Umum nonaktif kita diminta oleh Presiden Jokowi untuk mengundang tokoh-tokoh ormas Islam, untuk menenangkan mungkin," kata Wakil Ketua Umum MUI ini.
Wapres akhirnya mengundang petinggi MUI dan ormas Islam di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020. Keesokan harinya, giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengundang petinggi MUI dan ormas Islam.
Ketua MUI Bidang Hukum Buya Basri Bernanda mewakili pimpinannya memenuhi undangan Mahfud MD. "Kami tidak bisa (datang), karena kami sudah paham betul bahwa mereka akan berkilah," ucap Muhyiddin.
Menurut Muhyiddin, pemerintah menyampaikan pembahasan RUU HIP ditunda sebagai akal-akalan saja. Kepada M'aruf Amin, Muhyiddin bercerita, MUI tetap ingin RUU HIP dicabut dan bukan sekedar ditunda.
"Kami menolak tegas RUU HIP, tanpa kompromi," ucapnya.
Meski Ma'ruf Amin kini menjabat orang nomor dua di pemerintah, kata Muhyiddin, MUI enggan mengamini Istana dalam masalah RUU HIP. Walaupun, kata dia, lima dari delapan staf khusus Wapres diambil dari anggota MUI.
"MUI tetap netral," katanya.
Ngabalin menilai MUI salah orang dalam berbicara soal RUU HIP. Pemerintahan Presiden Jokowi, kata dia, tak memiliki kepentingan dengan RUU HIP.
Mantan Anggota DPR Fraksi Partai Bulan Bintang ini mengatakan, RUU HIP dirancang dan diinisiasi oleh legislator di Senayan. "Lalu apa urusannya dengan pemerintah?" ucapnya
Kini pemerintah telah mengembalikan RUU HIP itu kepada DPR. Apakah DPR mau mencabut atau meneruskan pembahasannya, kata dia, bola sekarang di tangan legislator di Senayan.
"Yang jelas, rakyat menolak total itu barang, jadi kalau DPR mau, batalkan saja itu RUU," ujar Ali Ngabalin.[]
