UNTUK INDONESIA
Beberapa Tarif yang Harus Disesuaikan Pemerintah
Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, kritik sejumlah tarif yang dianggapnya masih terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19
Aktifitas petugas melayani pelanggan untuk mengisi BBM di salah satu Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU). (Foto: dok Pertamina)

Jakarta - Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengkritisi sejumlah tarif yang dianggapnya masih terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus melihat dan mengurangi beban masyarakat, terutama di tengah keterbatasan ekonomi akibat wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Bambang mengatakan, harga minyak dunia yang mengalami penurunan drastis seharusnya bisa menjadi perubahan beberapa tarif di Indonesia. Ia menilai seharusnya harga solar di Indonesia bisa menyesuaikan dan bisa turun.

Ia meminta agar disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah. Saat ini, diketahui harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni berada sekitar 20 dolar AS per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) 12 dola AS per barel.

BHS sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa harga minyak WTI sempat di bawah angka 0 dollar AS per barel pada perdagangan pekan lalu. Ia juga menekankan jika solar merupakan kebutuhan dasar bagi industri, transportasi dan UMKM.

Bahkan, ia menyatakan, tidak hanya penurunan harga solar yang dapat memangkas biaya pembangkit listrik yang kini masih menggunakan bahan bakar ini sekitar 20%. Apabila ditambah dengan penurunan harga batu bara dan gas yang mencapai 50%, maka, lanjut dia, biaya pembangkit listrik akan turun drastis sehingga tarif listrik menjadi murah.

Di tengah kemerosotan ekonomi, banyak menurutnya tarif yang bisa diakali untuk menekan harga agar masyarakat tidak terbebani. Selain tarif listrik, lanjut Bambang, harga gas yang merosot hingga di bawah 2 dolar AS per MMBtu seharusnya membuat harga pupuk juga turun lebih dari 50%, mengingat pabrik pupuk di dalam negeri masih membeli gas pada harga 7 dolar AS per MMBtu.

“Penurunan harga solar, tarif listrik dan gas ini akan menjadi insentif yang sangat efektif bagi pelaku usaha dan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat corona. Dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan stabilitas keamanan nasional,” kata Bambang saat dihubungi Tagar, Minggu, 3 Mei 2020.

Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo Periode 2020-2025 ini bahkan mengingatkan, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjelang akhir masa pemerintahannya pernah menahan kenaikan harga BBM. Meskipun, menurutnya saat itu, harga minyak dunia sempat mencapai level tertinggi, yakni di atas 100 dolar AS per barel (Februari 2014).

"Saat itu, pemerintah menggelontorkan subsidi BBM sekitar Rp 190 triliun agar harga BBM subsidi stabil, yakni premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Hasilnya, ekonomi bisa tetap tumbuh sekitar 5% pada 2014 karena dunia usaha, terutama UMKM, bisa bertahan dari ancaman krisis," ucap dia.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menilai, strategi SBY di masa lalu dapat berhasil menyelamatkan UMKM yang kontribusinya sangat besar bagi perekonomian yakni 60% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 90% tenaga kerja.

Tarif listrik belakangan banyak dikeluhkan masyarakat, hal itu ditanggapi langsung Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida. Ia mengatakan sejumlah pelanggan mengeluhkan kenaikan tarif listrik yang melonjak berlipat ganda di tengah masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Nyatanya, pemakaian dari pelanggan tergolong normal. "Ini dianggap tak wajar, apalagi semula pihak pelanggan berharap akan memperoleh diskon tarif listrik di era krisis akibat Covid-19 ini, malah justru terbalik," kata Ida kepada wartawan, Minggu, 3 Mei 2020.

Menurutnya, keadaan ini menimbulkan beberapa kecurigaan. Ia menuturkan hal ini dapat mengasumsikan pertama, adanya kemungkinan faktor kesengajaan dari PT PLN yang memanfaatkan kesempatan pandemi untuk meraup keuntungan dengan diam-diam memberlakukan subsidi rakyat kepada negara.

Kecurigaan kedua yang dilontarkan Laode Ida, bahwa kenaikan tarif listrik diduga karena tak adanya pengecekan meteran pemakaian oleh petugas PLN ke pelanggan yang biasa dilakukan setiap bulannya secara rutin. Meski begitu, menurutnya PLN telah mengumumkan agar pelanggan mengecek secara mandiri dan melaporkannya melalui akun Whatsapp ke PLN atau melalui email. "Dengan cara ini ada alasan bagi PT PLN untuk langsung menetapkan harga atau total nilai pemakaian listrik dalam rupiah," tutur dia. []

Berita terkait
Ringankan Beban Rakyat, Harga BBM Subsidi Layak Turun
Turunnya BBM bersubsidi bakal meringankan beban masyarakat yang kini berdaya beli rendah imbas pandemi Covid-19.
0
Beberapa Tarif yang Harus Disesuaikan Pemerintah
Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, kritik sejumlah tarif yang dianggapnya masih terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19